Izin sektoral (PB UMKU)

Izin kegiatan kerja reklamasi

Permit for reclamation work activities

Kode OSS022000000170

SektorPerhubungan

PenerbitKementerian Perhubungan

§ 01

Apa itu Izin kegiatan kerja reklamasi?

Penjelasan ringkas mengenai izin sektoral ini dan kapan diperlukan.

Izin kegiatan kerja reklamasi adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) — izin sektoral yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rezim regulasi Perhubungan di Indonesia. PB UMKU berada di atas NIB (Nomor Induk Berusaha): NIB membuat Anda dapat eksis sebagai badan usaha dan menjalankan aktivitas KBLI pada skala risikonya, sementara PB UMKU mengotorisasi fungsi, output, atau fasilitas terregulasi tertentu di dalam aktivitas tersebut.

Apakah usaha Anda memerlukan izin ini tergantung pada KBLI yang dijalankan, produk atau layanan yang dihasilkan, dan skala operasi. Kementerian penerbit menetapkan syarat kelayakan, persyaratan permohonan, dan masa berlaku — periksa portal OSS resmi (oss.go.id) untuk prosedur terkini, atau gunakan jasa konsultan resmi untuk pengurusan end-to-end.

§ 02

Yang perlu Anda siapkan

49 persyaratan dokumen yang harus diserahkan ke regulator. Emerhub menyusun dan mengajukan berkas atas nama Anda.

Persyaratan permohonan

Sumber: OSS — kami menampilkannya di sini agar Anda tahu apa yang perlu kami kumpulkan dari Anda. Pengajuan ditangani Emerhub.

01
Proposal rencana kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat : 1. Maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan yang direklamasi, daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan Reklamasi, dan sumber material; 2. Jadwal kegiatan kerja Reklamasi; 3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi; dan 4. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat;
02
Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan kerja reklamasi.
03
Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;
04
Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
05
Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan.
06
Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
07
Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah.
08
Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain.
09
Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.
10
Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
11
Pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus
12
Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis
13
Proposal rencana kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat : a. Maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan yang direklamasi, daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan Reklamasi, dan sumber material.
b. Jadwal kegiatan kerja Reklamasi.
c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi.
d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat
14
Rencana jadwal pekerjaan reklamasi
15
Maksud dan tujuan reklamasi
16
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
17
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
18
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
19
Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan
20
Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan
21
Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
22
Dokumen Teknis
1. Peta kedalaman awal (predredge sounding) area yang akan di reklamasi
2. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
3. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp
4. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp
5. Proposal rencana pekerjaan reklamasi, yang memuat:
23
Rencana volume material, metode dan daftar peralatan untuk reklamasi
24
Rencana jadwal pekerjaan reklamasi
25
Aspek Ekonomi pembiayaan reklamasi
26
Dampak Sosial terhadap pekerjaan reklamasi
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
27
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
28
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
29
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
30
Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan
31
Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan
32
Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
33
Dokumen Teknis
1. Peta kedalaman awal (predredge sounding) area yang akan di reklamasi
2. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
3. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp
4. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp
5. Proposal rencana pekerjaan reklamasi, yang memuat:
34
Maksud dan tujuan reklamasi
35
Rencana volume material, metode dan daftar peralatan untuk reklamasi
36
Aspek Ekonomi pembiayaan reklamasi
37
Dampak Sosial terhadap pekerjaan reklamasi
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
38
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
39
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
40
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
41
Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan
42
Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan
43
Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
44
Dokumen Teknis
1. Peta kedalaman awal (predredge sounding) area yang akan di reklamasi
2. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
3. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp
4. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp
5. Proposal rencana pekerjaan reklamasi, yang memuat:
45
Maksud dan tujuan reklamasi
46
Rencana volume material, metode dan daftar peralatan untuk reklamasi
47
Rencana jadwal pekerjaan reklamasi
48
Aspek Ekonomi pembiayaan reklamasi
49
Dampak Sosial terhadap pekerjaan reklamasi
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu

§ 03

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

34 kewajiban yang berlaku selama izin masih aktif — pelaporan berkala, pencatatan, kepatuhan teknis.

Kepatuhan berkala

Kewajiban yang terabaikan dapat memicu pencabutan NIB. Emerhub mengelola jadwal pengajuan secara end-to-end sebagai bagian dari kepatuhan bulanan.

01
Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil pekerjaan reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan pada saat pekerjaan reklamasi selesai dilaksanakan; g. menyerahkan seluas 5 % (lima persen) dari total lahan hasil pekerjaan reklamasi kepada penyelenggara Pelabuhan yang berlokasi di area hasil reklamasi untuk digunakan kegiatan pemerintahan di bidang kepelabuhanan; dan
02
Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas izin kegiatan pekerjaan reklamasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
03
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
04

§ 04

Otoritas penerbit

OSS mencatat 1 aturan rute otoritas untuk izin ini, tergantung situasi pemohon.

Kementerian Perhubungan

Regulator sektor Perhubungan di Indonesia.

Otoritas penerbit	Berlaku ketika
—	Semua pemohon

§ 05

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Proses perizinan berbasis risiko OSS Indonesia — dan posisi PB UMKU ini di dalamnya.

01
Dirikan badan usaha
Investor asing mendirikan PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing); investor domestik menggunakan PT lokal atau PT Perorangan. Akta dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham.
02
Dapatkan NIB melalui OSS
Ajukan permohonan OSS dengan kode KBLI dan skala usaha berbasis risiko. Sistem menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) — identifier dasar usaha Anda. Untuk aktivitas risiko rendah, NIB saja sudah cukup untuk memulai operasi.
03
Ajukan {permit}
Ajukan permohonan PB UMKU melalui OSS yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Dokumen pendukung dan waktu proses ditetapkan oleh kementerian; mengantisipasi tinjauan teknis, kemungkinan inspeksi lapangan, dan ronde klarifikasi sebelum penerbitan.
04
Operasi + jaga kepatuhan

Butuh bantuan dengan izin ini?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA dan PT lokal, pengajuan NIB OSS, serta pengurusan PB UMKU sektoral — termasuk Izin kegiatan kerja reklamasi via Kementerian Perhubungan. Dapatkan penawaran dan timeline yang spesifik untuk usaha Anda.

Minta penawaran

Otoritas penerbit

Berlaku ketika

—

Semua pemohon

Butuh bantuan dengan izin ini?

Apa itu Izin kegiatan kerja reklamasi?

Yang perlu Anda siapkan

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

Kepatuhan berkala

Otoritas penerbit

Kementerian Perhubungan

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Dirikan badan usaha

Dapatkan NIB melalui OSS

Ajukan {permit}

Operasi + jaga kepatuhan

Usaha mana yang membutuhkan izin ini?

1 kode KBLI mencantumkan izin ini

Kode KBLI umum di Perhubungan

Butuh bantuan dengan izin ini?

Apa itu Izin kegiatan kerja reklamasi?

Yang perlu Anda siapkan

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

Kepatuhan berkala

Otoritas penerbit

Kementerian Perhubungan

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Dirikan badan usaha

Dapatkan NIB melalui OSS

Ajukan {permit}

Operasi + jaga kepatuhan

Usaha mana yang membutuhkan izin ini?

1 kode KBLI mencantumkan izin ini

Kode KBLI umum di Perhubungan

Butuh bantuan dengan izin ini?