Izin sektoral (PB UMKU)

Izin kegiatan kerja keruk

Permit for dredging activities

Kode OSS022000000169

SektorPerhubungan

PenerbitKementerian Perhubungan

§ 01

Apa itu Izin kegiatan kerja keruk ?

Penjelasan ringkas mengenai izin sektoral ini dan kapan diperlukan.

Izin kegiatan kerja keruk adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) — izin sektoral yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rezim regulasi Perhubungan di Indonesia. PB UMKU berada di atas NIB (Nomor Induk Berusaha): NIB membuat Anda dapat eksis sebagai badan usaha dan menjalankan aktivitas KBLI pada skala risikonya, sementara PB UMKU mengotorisasi fungsi, output, atau fasilitas terregulasi tertentu di dalam aktivitas tersebut.

Apakah usaha Anda memerlukan izin ini tergantung pada KBLI yang dijalankan, produk atau layanan yang dihasilkan, dan skala operasi. Kementerian penerbit menetapkan syarat kelayakan, persyaratan permohonan, dan masa berlaku — periksa portal OSS resmi (oss.go.id) untuk prosedur terkini, atau gunakan jasa konsultan resmi untuk pengurusan end-to-end.

§ 02

Yang perlu Anda siapkan

58 persyaratan dokumen yang harus diserahkan ke regulator. Emerhub menyusun dan mengajukan berkas atas nama Anda.

Persyaratan permohonan

Sumber: OSS — kami menampilkannya di sini agar Anda tahu apa yang perlu kami kumpulkan dari Anda. Pengajuan ditangani Emerhub.

01
Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan kerja keruk.
02
Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
03
Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
04
Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;
05
Alinyemen Alur-Pelayaran;
06
Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;
07
Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) di laut;
08
Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
09
Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
10
Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan
11
Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.
12
Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis
13
Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat :
a. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
b. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;
c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;
d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan.
14
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
15
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
16
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
17
Perizinan Berusaha Pertambangan untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
18
Dokumen Teknis
1. Desain rencana pekerjaan pengerukan, yang meliputi:
19
Peta kedalaman awal (predredge sounding)
20
Profil/potongan melintang dan volume keruk
21
Hasil penyelidikan tanah pada area keruk
22
Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut
23
Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran
1. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
2. Proposal rencana pekerjaan pengerukan, yang memuat:
24
Rencana volume keruk, metode dan peralatan pengerukan yang digunakan
25
Rencana jadwal pekerjaan pengerukan
26
Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan
27
Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
28
Dokumen Lingkungan
29
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
30
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
31
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
32
Perizinan Berusaha Pertambangan untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
33
Dokumen Teknis
1. Desain rencana pekerjaan pengerukan, yang meliputi:
34
Peta kedalaman awal (predredge sounding)
35
Profil/potongan melintang dan volume keruk
36
Hasil penyelidikan tanah pada area keruk
37
Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut
38
Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran
1. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
2. Proposal rencana pekerjaan pengerukan, yang memuat:
39
Rencana volume keruk, metode dan peralatan pengerukan yang digunakan
40
Rencana jadwal pekerjaan pengerukan
41
Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan
42
Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
43
Dokumen Lingkungan
44
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
45
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
46
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
47
Perizinan Berusaha Pertambangan untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
48
Dokumen Teknis
1. Desain rencana pekerjaan pengerukan, yang meliputi:
49
Peta kedalaman awal (predredge sounding)
50
Profil/potongan melintang dan volume keruk
51
Hasil penyelidikan tanah pada area keruk
52
Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut
53
Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran
1. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
2. Proposal rencana pekerjaan pengerukan, yang memuat:
54
Rencana volume keruk, metode dan peralatan pengerukan yang digunakan
55
Rencana jadwal pekerjaan pengerukan
56
Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan
57
Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
58
Dokumen Lingkungan

§ 03

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

27 kewajiban yang berlaku selama izin masih aktif — pelaporan berkala, pencatatan, kepatuhan teknis.

Kepatuhan berkala

Kewajiban yang terabaikan dapat memicu pencabutan NIB. Emerhub mengelola jadwal pengajuan secara end-to-end sebagai bagian dari kepatuhan bulanan.

01
Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas izin kegiatan pekerjaan pengerukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
02
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
03
Memasang tanda-tanda rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas pada siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
04
Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pekerjaan pengerukan yang dilakukan;

§ 04

Otoritas penerbit

OSS mencatat 1 aturan rute otoritas untuk izin ini, tergantung situasi pemohon.

Kementerian Perhubungan

Regulator sektor Perhubungan di Indonesia.

Otoritas penerbit	Berlaku ketika
—	Semua pemohon

§ 05

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Proses perizinan berbasis risiko OSS Indonesia — dan posisi PB UMKU ini di dalamnya.

01
Dirikan badan usaha
Investor asing mendirikan PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing); investor domestik menggunakan PT lokal atau PT Perorangan. Akta dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham.
02
Dapatkan NIB melalui OSS
Ajukan permohonan OSS dengan kode KBLI dan skala usaha berbasis risiko. Sistem menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) — identifier dasar usaha Anda. Untuk aktivitas risiko rendah, NIB saja sudah cukup untuk memulai operasi.
03
Ajukan {permit}
Ajukan permohonan PB UMKU melalui OSS yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Dokumen pendukung dan waktu proses ditetapkan oleh kementerian; mengantisipasi tinjauan teknis, kemungkinan inspeksi lapangan, dan ronde klarifikasi sebelum penerbitan.
04
Operasi + jaga kepatuhan

Butuh bantuan dengan izin ini?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA dan PT lokal, pengajuan NIB OSS, serta pengurusan PB UMKU sektoral — termasuk Izin kegiatan kerja keruk via Kementerian Perhubungan. Dapatkan penawaran dan timeline yang spesifik untuk usaha Anda.

Minta penawaran

Otoritas penerbit

Berlaku ketika

—

Semua pemohon

Butuh bantuan dengan izin ini?

Apa itu Izin kegiatan kerja keruk ?

Yang perlu Anda siapkan

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

Kepatuhan berkala

Otoritas penerbit

Kementerian Perhubungan

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Dirikan badan usaha

Dapatkan NIB melalui OSS

Ajukan {permit}

Operasi + jaga kepatuhan

Usaha mana yang membutuhkan izin ini?

2 kode KBLI mencantumkan izin ini

Kode KBLI umum di Perhubungan

Butuh bantuan dengan izin ini?

Apa itu Izin kegiatan kerja keruk ?

Yang perlu Anda siapkan

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

Kepatuhan berkala

Otoritas penerbit

Kementerian Perhubungan

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Dirikan badan usaha

Dapatkan NIB melalui OSS

Ajukan {permit}

Operasi + jaga kepatuhan

Usaha mana yang membutuhkan izin ini?

2 kode KBLI mencantumkan izin ini

Kode KBLI umum di Perhubungan

Butuh bantuan dengan izin ini?