Izin sektoral (PB UMKU)

Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi)

Permit for excavation activities and land preparation (reclamation)

Kode OSS022000000020

SektorPerhubungan

PenerbitKementerian Perhubungan

§ 01

Apa itu Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) ?

Penjelasan ringkas mengenai izin sektoral ini dan kapan diperlukan.

Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) — izin sektoral yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rezim regulasi Perhubungan di Indonesia. PB UMKU berada di atas NIB (Nomor Induk Berusaha): NIB membuat Anda dapat eksis sebagai badan usaha dan menjalankan aktivitas KBLI pada skala risikonya, sementara PB UMKU mengotorisasi fungsi, output, atau fasilitas terregulasi tertentu di dalam aktivitas tersebut.

Apakah usaha Anda memerlukan izin ini tergantung pada KBLI yang dijalankan, produk atau layanan yang dihasilkan, dan skala operasi. Kementerian penerbit menetapkan syarat kelayakan, persyaratan permohonan, dan masa berlaku — periksa portal OSS resmi (oss.go.id) untuk prosedur terkini, atau gunakan jasa konsultan resmi untuk pengurusan end-to-end.

§ 02

Yang perlu Anda siapkan

68 persyaratan dokumen yang harus diserahkan ke regulator. Emerhub menyusun dan mengajukan berkas atas nama Anda.

Persyaratan permohonan

Sumber: OSS — kami menampilkannya di sini agar Anda tahu apa yang perlu kami kumpulkan dari Anda. Pengajuan ditangani Emerhub.

01
Pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus.
02
Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk;
03
Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;
04
Alinyemen Alur-Pelayaran;
05
Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;
06
Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk
07
Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (plotting) pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan lahan reklamasi;
08
Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja reklamasi
09
Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
10
Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
11
Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12
Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah
13
Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain.
14
Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.
15
Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
16
Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis.
17
Proposal rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat :
a. Maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
b. Jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi;
d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat
18
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
19
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
20
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
21
Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan
22
Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan
23
Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
24
Dokumen Teknis
1. Desain rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang meliputi:
25
Peta kedalaman awal (predredge sounding) area keruk dan reklamasi
26
Profil/potongan melintang dan volume keruk
27
Hasil penyelidikan tanah pada area keruk
28
Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut
29
Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran
1. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
2. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp
3. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp
4. Proposal rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang memuat:
30
Maksud dan tujuan lahan reklamasi, rencana volume keruk dan reklamasi, serta metode dan peralatan pengerukan dan reklamasi yang digunakan
31
Rencana jadwal pekerjaan pengerukan dan reklamasi
32
Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan dan reklamasi
33
Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
34
Dokumen Lingkungan
35
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
36
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
37
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
38
Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan
39
Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan
40
Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
41
Dokumen Teknis
1. Desain rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang meliputi:
42
Peta kedalaman awal (predredge sounding) area keruk dan reklamasi
43
Profil/potongan melintang dan volume keruk
44
Hasil penyelidikan tanah pada area keruk
45
Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut
46
Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran
1. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
2. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp
3. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp
4. Proposal rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang memuat:
47
Maksud dan tujuan lahan reklamasi, rencana volume keruk dan reklamasi, serta metode dan peralatan pengerukan dan reklamasi yang digunakan
48
Rencana jadwal pekerjaan pengerukan dan reklamasi
49
Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan dan reklamasi
50
Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
51
Dokumen Lingkungan
52
Dokumen Administrasi
1. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:
53
Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau
54
Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau
1. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
55
Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan
56
Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan
57
Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
58
Dokumen Teknis
1. Desain rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang meliputi:
59
Peta kedalaman awal (predredge sounding) area keruk dan reklamasi
60
Profil/potongan melintang dan volume keruk
61
Hasil penyelidikan tanah pada area keruk
62
Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut
63
Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran
1. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut
2. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp
3. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp
4. Proposal rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang memuat:
64
Maksud dan tujuan lahan reklamasi, rencana volume keruk dan reklamasi, serta metode dan peralatan pengerukan dan reklamasi yang digunakan
65
Rencana jadwal pekerjaan pengerukan dan reklamasi
66
Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan dan reklamasi
67
Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi
1. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu
68
Dokumen Lingkungan

§ 03

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

32 kewajiban yang berlaku selama izin masih aktif — pelaporan berkala, pencatatan, kepatuhan teknis.

Kepatuhan berkala

Kewajiban yang terabaikan dapat memicu pencabutan NIB. Emerhub mengelola jadwal pengajuan secara end-to-end sebagai bagian dari kepatuhan bulanan.

01
Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas izin kegiatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
02
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
03
Memasang tanda-tanda rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas pada siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
04
Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dilakukan;

§ 04

Otoritas penerbit

OSS mencatat 1 aturan rute otoritas untuk izin ini, tergantung situasi pemohon.

Kementerian Perhubungan

Regulator sektor Perhubungan di Indonesia.

Otoritas penerbit	Berlaku ketika
—	Semua pemohon

§ 05

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Proses perizinan berbasis risiko OSS Indonesia — dan posisi PB UMKU ini di dalamnya.

01
Dirikan badan usaha
Investor asing mendirikan PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing); investor domestik menggunakan PT lokal atau PT Perorangan. Akta dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham.
02
Dapatkan NIB melalui OSS
Ajukan permohonan OSS dengan kode KBLI dan skala usaha berbasis risiko. Sistem menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) — identifier dasar usaha Anda. Untuk aktivitas risiko rendah, NIB saja sudah cukup untuk memulai operasi.
03
Ajukan {permit}
Ajukan permohonan PB UMKU melalui OSS yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Dokumen pendukung dan waktu proses ditetapkan oleh kementerian; mengantisipasi tinjauan teknis, kemungkinan inspeksi lapangan, dan ronde klarifikasi sebelum penerbitan.
04
Operasi + jaga kepatuhan

Butuh bantuan dengan izin ini?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA dan PT lokal, pengajuan NIB OSS, serta pengurusan PB UMKU sektoral — termasuk Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) via Kementerian Perhubungan. Dapatkan penawaran dan timeline yang spesifik untuk usaha Anda.

Minta penawaran

Otoritas penerbit

Berlaku ketika

—

Semua pemohon

Butuh bantuan dengan izin ini?

Apa itu Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) ?

Yang perlu Anda siapkan

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

Kepatuhan berkala

Otoritas penerbit

Kementerian Perhubungan

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Dirikan badan usaha

Dapatkan NIB melalui OSS

Ajukan {permit}

Operasi + jaga kepatuhan

Usaha mana yang membutuhkan izin ini?

2 kode KBLI mencantumkan izin ini

Kode KBLI umum di Perhubungan

Butuh bantuan dengan izin ini?

Apa itu Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) ?

Yang perlu Anda siapkan

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan setelah terbit

Kepatuhan berkala

Otoritas penerbit

Kementerian Perhubungan

Di mana izin ini berada dalam alur OSS

Dirikan badan usaha

Dapatkan NIB melalui OSS

Ajukan {permit}

Operasi + jaga kepatuhan

Usaha mana yang membutuhkan izin ini?

2 kode KBLI mencantumkan izin ini

Kode KBLI umum di Perhubungan

Butuh bantuan dengan izin ini?