For foreign investors
Key facts for KBLI 86104
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 86104 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
Momentum investasi
Sektor Layanan kesehatan — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 3.9t≈ USD 0.24b
+56.3% YoY
Negara investor teratas
Singapore38%
Malaysia17%
Japan14%
JV rumah sakit (fasilitas di KEK) dan jaringan klinik terakreditasi KARS memimpin. Modal asing dibatasi 67% di rumah sakit swasta (100% diperbolehkan di beberapa KEK). IHH Healthcare Singapura dan Columbia Asia Malaysia adalah operator terbesar yang ada.
§ 02
Panduan khusus Layanan kesehatan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 86104 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
- ·Rumah sakit dan klinik membutuhkan Izin Rumah Sakit / Klinik dari Kemenkes setelah akreditasi oleh KARS atau lembaga sejenis.
- ·Modal asing di rumah sakit swasta dibatasi 67% pada umumnya; 100% diperbolehkan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- ·Tenaga kesehatan wajib WNI atau memegang izin praktik tenaga kesehatan asing — tidak ada izin praktik dokter asing langsung di luar pengaturan khusus.
- ·Alat kesehatan yang diimpor atau didistribusikan membutuhkan registrasi alat kesehatan BPOM.
§ 03
How we handle your KBLI 86104 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 86104 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 86104, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan
Seluruh Klinik Pratama dan Klinik Utama Pemerintah
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
25Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
7Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Profil klinik
- 02Self assesment klinik
- 03Daftar obat dan BMHP
- 04Daftar SDM klinik
- 05Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan
- 06Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3
- 07Data pendukung (jika diperlukan): a. Dokumen mempekerjakan TKWNA b. Dokumen perpanjangan perizinan (perizinan sebelumnya, peraturan internal klinik/ kebijakan lain tentang penyelenggaraan klinik, bukti registrasi, kewajiban klinik lainnya) c. Dokumen perubahan perizinan (perizinan sebelumnya, surat keterangan alasan perubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya)
Kewajiban berkelanjutan
7Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Melakukan registrasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku
- 02Menyelenggarakan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan standar profesi masing masing tenaga medis/ tenaga kesehatan
- 03Melakukan input/pembaharuan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM, DFO, dan lain sebagainya)
- 04Menyelenggarakan rekam medis elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku
- 05Menjamin mutu dan keselamatan pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku
- 06Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku
- 07Mendukung pelaksanaan program nasional
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | BLU/ BLUD |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 7 candidate permits across 3 regulators; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Health & Medical Devices
3 permitsMinistry of Health (Kemenkes / BPOM). Applies to manufacturing, importing, distributing, or operating medical devices, hospitals, clinics, diagnostic services, and pharmacies. Most device permits are class-based (Class A/B/C/D); facility permits attach to the specific site.
- Izin/penetapan pelayanan medis hiperbarik di RS9 requirements3 obligationsMinistry of Health
- Izin/penetapan penyelenggaraan pelayanan dialisis9 requirements5 obligationsMinistry of Health
- Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama19 requirements4 obligationsMinistry of Health
Nuclear & Radiation Safety
3 permitsBAPETEN (Nuclear Energy Regulatory Agency). Applies whenever ionizing radiation sources are involved — radiology, radiotherapy, industrial NDT, certain manufacturing inputs. BAPETEN licenses the operator, the facility, and each radiation source separately.
- Izin Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional12 requirements10 obligationsNuclear Energy
- Penggunaan untuk Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro7 requirements9 obligationsNuclear Energy
- Penggunaan yang Meliputi Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral7 requirements9 obligationsNuclear Energy
Occupational Health & Safety
1 permitMinistry of Manpower. Applies if the operation runs an in-house occupational health programme, employs workers in regulated risk roles, or hosts mandated worker health screenings (including for migrant-worker placement programmes).
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 86104, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.