For foreign investors
Key facts for KBLI 86101
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 86101 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
Momentum investasi
Sektor Layanan kesehatan — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 3.9t≈ USD 0.24b
+56.3% YoY
Negara investor teratas
Singapore38%
Malaysia17%
Japan14%
JV rumah sakit (fasilitas di KEK) dan jaringan klinik terakreditasi KARS memimpin. Modal asing dibatasi 67% di rumah sakit swasta (100% diperbolehkan di beberapa KEK). IHH Healthcare Singapura dan Columbia Asia Malaysia adalah operator terbesar yang ada.
§ 02
Panduan khusus Layanan kesehatan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 86101 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
- ·Rumah sakit dan klinik membutuhkan Izin Rumah Sakit / Klinik dari Kemenkes setelah akreditasi oleh KARS atau lembaga sejenis.
- ·Modal asing di rumah sakit swasta dibatasi 67% pada umumnya; 100% diperbolehkan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- ·Tenaga kesehatan wajib WNI atau memegang izin praktik tenaga kesehatan asing — tidak ada izin praktik dokter asing langsung di luar pengaturan khusus.
- ·Alat kesehatan yang diimpor atau didistribusikan membutuhkan registrasi alat kesehatan BPOM.
§ 03
Aktivitas yang termasuk dalam KBLI 86101
Sub-aktivitas yang tercatat di KBLI ini dalam database regulasi OSS. Klasifikasi mencakup setiap usaha yang beroperasi di satu atau lebih bidang ini.
Sub-aktivitas KBLI 86101
Dari definisi ruang lingkup resmi OSS untuk kelas KBLI ini. Setiap item adalah sub-aktivitas berbeda yang termasuk dalam kode ini.
- 01Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat tidur 201 sampai dengan 250
- 02Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat tidur lebih dari 250
- 03
§ 04
How we handle your KBLI 86101 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 86101 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 86101, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 07
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan · 3
Ruang lingkup kegiatan
Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat tidur 201 sampai dengan 250
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Processing time
28Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
4Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Administrasi umum, meliputi dokumen badan hukum publik BLU/BLUD
- 02Teknis, meliputi dokumen studi kelayakan (feasibility study), dokumen detail engineering design dan master plan
- 03Rencana struktur organisasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia kesehatan
- 04Dokumen pelayanan
Kewajiban berkelanjutan
4Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Mendapatkan akreditasi rumah sakit setelah beroperasi 2 tahun
- 02Melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
- 03Memiliki nomor register rumah sakit
- 04Melakukan pengukuran indikator mutu (internal) 1 tahun sekali
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | BLU/ BLUD |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 40 candidate permits across 4 regulators; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Nuclear & Radiation Safety
23 permitsBAPETEN (Nuclear Energy Regulatory Agency). Applies whenever ionizing radiation sources are involved — radiology, radiotherapy, industrial NDT, certain manufacturing inputs. BAPETEN licenses the operator, the facility, and each radiation source separately.
- Izin Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo4 requirements14 obligationsEnergy and Mineral Resources
- Izin Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi4 requirements14 obligationsNuclear Energy
- Izin Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiofarmaka4 requirements14 obligationsNuclear Energy
- Izin Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka4 requirements14 obligationsNuclear Energy
Health & Medical Devices
12 permitsMinistry of Health (Kemenkes / BPOM). Applies to manufacturing, importing, distributing, or operating medical devices, hospitals, clinics, diagnostic services, and pharmacies. Most device permits are class-based (Class A/B/C/D); facility permits attach to the specific site.
- Izin penyelenggaraan bank penyimpanan sel, sel punca dan jaringan di RS10 requirements3 obligationsMinistry of Health
- Izin penyelenggaraan laboratorium pengolahan Sel dan sel punca untuk aplikasi klinis di RS11 requirements3 obligationsMinistry of Health
- Izin penyelenggaraan penelitian berbasis pelayanan terapi sel punca8 requirements4 obligationsMinistry of Health
- Izin penyelenggaraan transplantasi organ di rumah sakit8 requirements3 obligationsMinistry of Health
Pharmaceuticals
4 permitsBPOM (National Agency of Drug & Food Control). Applies to drugs, processed food, traditional medicine, cosmetics, and health supplements — produced, imported, repackaged, or distributed for human consumption. BPOM is the gating regulator; product registration is required before any commercial sale.
- Izin Edar Obat4 requirements13 obligationsFood and Drug Supervisory Agency
- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat2 requirements7 obligationsFood and Drug Supervisory Agency
- Persetujuan Penggunaan Fasilitas Pembuatan Obat3 requirements7 obligationsFood and Drug Supervisory Agency
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik3 requirements3 obligationsFood and Drug Supervisory Agency
Occupational Health & Safety
1 permitMinistry of Manpower. Applies if the operation runs an in-house occupational health programme, employs workers in regulated risk roles, or hosts mandated worker health screenings (including for migrant-worker placement programmes).
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 86101, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.