OSS belum mempublikasikan profil regulasi untuk KBLI 64910
Ini adalah kode KBLI 2025 baru. Portal OSS Indonesia masih beroperasi di KBLI 2020 dan tidak ada pemetaan otomatis ke kode pendahulu 2020 untuk kegiatan ini. Tingkat risiko, izin, dan kewajiban belum difinalkan di database OSS publik.
Tidak adanya data BUKAN bukti bahwa kegiatan ini tidak diatur.
Banyak kegiatan paling diatur ketat di Indonesia — termasuk konstruksi fasilitas militer, bandara, peralatan pertahanan, infrastruktur perbankan, fasilitas rumah sakit, dan utilitas kritis — tunduk pada perizinan ekstra-OSS substansial melalui kementerian sektor (Pertahanan, Perhubungan, Kesehatan, OJK, Bank Indonesia). Sertifikat Standar atau Izin Operasional OSS hanya satu lapis.
- ·Pendaftaran NIB (kami bantu lewat OSS — universal, instan)
- ·Izin operasional khusus sektor — lihat panduan industri di bawah
- ·Modal disetor PT PMA IDR 2,5 miliar (~USD 160K) saat pendirian, plus komitmen total investasi IDR 10 miliar+ per KBLI yang direalisasikan secara bertahap (BKPM Reg. 5/2025)
- ·Pelaporan LKPM triwulanan ke BKPM (kami yang menyusun dan menyampaikan sebagai bagian dari layanan kepatuhan)
- ·Jasa keuangan: otorisasi OJK atau Bank Indonesia, jauh di atas NIB OSS
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status akan dikonfirmasi
KBLI 64910 adalah entri baru KBLI 2025 tanpa kode pendahulu 2020, sehingga daftar BUPM Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 10/2021) belum memiliki ketetapan definitif untuknya. Untuk investor lokal risikonya secara praktis lebih rendah dibanding PMA, namun kami tetap merekomendasikan konfirmasi dengan kementerian sektor sebelum pendirian.
Sektor Jasa keuangan — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
Dilaporkan terpisah dari angka jasa keuangan di total realisasi BKPM utama. Persetujuan OJK menjadi batasan utama. Multi-finance (konsumen + komersial) menarik FDI masuk lebih banyak dibanding perbankan di 2025.
Panduan khusus Jasa keuangan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 64910 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
- ·Kegiatan perbankan, multi-finance, dan sekuritas membutuhkan otorisasi OJK selain NIB OSS.
- ·Batas modal asing bervariasi per sub-sektor: 99% untuk bank umum (tergantung persetujuan OJK), 85% untuk multi-finance, 99% untuk sekuritas.
- ·Persyaratan modal untuk bank/perusahaan finance ditetapkan OJK dan jauh lebih tinggi dari minimum PT PMA standar.
Apa itu KBLI 64910?
Penjelasan sederhana tentang klasifikasi ini dan jenis usaha yang termasuk di dalamnya.
KBLI 64910 adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk aktivitas sewa guna usaha finansial. Termasuk dalam kategori di bawah subgolongan (golongan pokok ) dalam taksonomi resmi KBLI 2025 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Siapa yang membutuhkan KBLI 64910?
Setiap entitas, baik milik Indonesia maupun asing, yang berniat beroperasi di bidang aktivitas sewa guna usaha finansial sebagai kegiatan usaha utama atau sekunder wajib memilih kode ini pada NIB (Nomor Induk Berusaha). Kode yang dipilih menentukan instrumen perizinan yang dibutuhkan, otoritas penerbit, dan kewajiban kepatuhan berkelanjutan.
Mengapa kode ini penting?
Pendekatan Berbasis Risiko OSS Indonesia menggunakan kode KBLI untuk menentukan tiga hal: (1) apakah investasi asing diizinkan dan dengan batas berapa, (2) instrumen perizinan berbasis risiko yang dibutuhkan, dan (3) otoritas yang menerbitkan setiap instrumen. Memilih kode yang salah dapat menunda atau membatalkan izin Anda.
Dalam KBLI 2025 mendatang
BPS Indonesia menerbitkan taksonomi KBLI 2025 baru pada awal 2025. OSS, BKPM, dan kementerian operasional belum mengadopsinya — KBLI 2020 tetap menjadi standar aktif untuk pendaftaran usaha. Berikut apa yang akan datang untuk kode spesifik ini.
Kode baru diperkenalkan di KBLI 2025
KBLI 64910 tidak ada dalam taksonomi sebelumnya (KBLI 2020) — ditambahkan di rilis 2025 untuk menangkap kegiatan yang sebelumnya digabung dengan kode lain atau tidak memiliki klasifikasi khusus.
- ·Belum dapat digunakan untuk pendaftaran OSS. OSS, BKPM, dan kementerian operasional masih beroperasi di KBLI 2020 — kode ini belum dapat dipilih di OSS sampai cutover.
- ·Untuk pendaftaran saat ini yang mencakup kegiatan ini, kami mengidentifikasi kode KBLI 2020 terdekat yang cocok dengan usaha Anda dan mendaftar di bawah itu. Ketika KBLI 2025 berlaku, kami akan memigrasi entitas Anda ke 64910.
- ·Migrasi adalah pembaruan prosedural — tidak ada re-registrasi, tidak ada gangguan operasional. Kami menangani ini sebagai bagian dari layanan kepatuhan berkelanjutan.
Ketika OSS mengadopsi KBLI 2025, kami akan memigrasi entitas yang ada ke kode pengganti yang sesuai sebagai bagian dari layanan kepatuhan berkelanjutan — tidak diperlukan tindakan dari pihak Anda sekarang.
Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 64910
Apa itu KBLI 64910?
KBLI 64910 (AKTIVITAS SEWA GUNA USAHA FINANSIAL) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk aktivitas sewa guna usaha finansial. Termasuk dalam kategori AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI dalam taksonomi resmi KBLI 2025 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 64910?
Ya — KBLI 64910 terbuka untuk investasi asing, namun jalur perizinannya melalui OJK berdasarkan POJK 35/2018, bukan OSS RBA. Modal disetor default IDR 2,5 miliar dari BKPM Reg. 5/2025 TIDAK berlaku untuk kode ini; persyaratan modal yang mengikat ditetapkan oleh OJK dan jauh lebih tinggi (lihat pertanyaan modal di bawah).
Berapa tingkat risiko KBLI 64910?
KBLI 64910 dilisensikan langsung oleh OJK berdasarkan POJK 35/2018, bukan melalui matriks skala-risiko OSS RBA. Tingkat risiko di OSS tampil 'tidak ada' karena perizinan terjadi pada jalur OJK — pendaftaran PT PMA sepenuhnya terbuka, tunduk pada persyaratan modal dan perizinan dari regulator sektor.
