For foreign investors
Key facts for KBLI 64145
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 64145 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
Momentum investasi
Sektor Jasa keuangan — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 11.2t≈ USD 0.70b
+7.8% YoY
Negara investor teratas
Singapore32%
Japan22%
Malaysia16%
Dilaporkan terpisah dari angka jasa keuangan di total realisasi BKPM utama. Persetujuan OJK menjadi batasan utama. Multi-finance (konsumen + komersial) menarik FDI masuk lebih banyak dibanding perbankan di 2025.
§ 02
Panduan khusus Jasa keuangan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 64145 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia
- ·Kegiatan perbankan, multi-finance, dan sekuritas membutuhkan otorisasi OJK selain NIB OSS.
- ·Batas modal asing bervariasi per sub-sektor: 99% untuk bank umum (tergantung persetujuan OJK), 85% untuk multi-finance, 99% untuk sekuritas.
- ·Persyaratan modal untuk bank/perusahaan finance ditetapkan OJK dan jauh lebih tinggi dari minimum PT PMA standar.
§ 03
Aktivitas yang termasuk dalam KBLI 64145
Sub-aktivitas yang tercatat di KBLI ini dalam database regulasi OSS. Klasifikasi mencakup setiap usaha yang beroperasi di satu atau lebih bidang ini.
Sub-aktivitas KBLI 64145
Dari definisi ruang lingkup resmi OSS untuk kelas KBLI ini. Setiap item adalah sub-aktivitas berbeda yang termasuk dalam kode ini.
- 01Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSPPS Primer
- 02Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer
- 03
§ 04
How we handle your KBLI 64145 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 64145 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 64145, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 07
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan · 4
Ruang lingkup kegiatan
Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSPPS Primer
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Processing time
3Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
15Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer
- 02Laporan keuangan tahunan koperasi
- 03Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar
- 04Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat
- 05Anggaran dasar koperasi
- 06Riwayat hidup pengurus dan pengawas
- 07Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa
- 08Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak
- 09Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan
- 10Jumlah minimal modal kerja
- 11Rencana kerja jaringan pelayanan
- 12Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja
- 13Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan
- 14Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan
- 15Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan
Kewajiban berkelanjutan
5Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM)
- 02Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan penerapan prinsip kehati hatian
- 03Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah
- 04Mengkonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor kas
- 05Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota |
| Menteri/Kepala Badan | Wilayah keanggotaan lintas provinsi |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota |
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 64145, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.