62022Digital Identity Provision Activities
Diperbarui terakhir · Bersumber dari OSS Indonesia
This group encompasses activities related to the provision of digital identity, which is the representation of entities within an electronic system. Digital identities can be issued at various levels of assurance/trust based on the risk associated with identity proofing. These activities may involve digital processes such as registration, validation, storage, authentication, and the management of biographical or biometric attributes associated with credentials for an entity. Credentials are created in digital forms, such as a unique number, user account, and electronic certificates.
Key facts for KBLI 62022
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
Reserved for small Indonesian operators — no foreign ownership KBLI 62022 is set up for warungs, smallholders, individual practitioners and similar small businesses; the licensing rules don't cover larger operations. Foreign-owned companies have to register at the Large business size, so this code isn't available to them. Pick a related KBLI that covers larger operations, or partner with an Indonesian operator who already holds the licence.
PSE registration with Kominfo: mandatory for any digital service offered to Indonesian users. Personal data processors must comply with UU 27/2022 (PDP Law).
- Direct PMA path
- Not availableSee below for alternatives
- Recommended structure
- Alternative KBLIMove to a related open code
- Next step
- Book a callTailored structure for your plan
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Terbuka — dirancang untuk usaha mikro dan kecil
KBLI 62022 dirancang seputar skala usaha Mikro dan Kecil: warung, petani kecil, praktisi perorangan. Sebagai perusahaan 100% milik Indonesia, Anda dapat beroperasi di bawah kode ini tanpa pembatasan; tidak adanya matriks skala Besar adalah disengaja (ini kegiatan operator kecil), bukan hambatan.
Sektor Layanan IT & perangkat lunak — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
KEK Nongsa Digital Park adalah opsi utama — cabang pengembangan perangkat lunak yang melayani Singapura mendirikan di sini untuk kedekatan. Sebagian besar kode KBLI 62xxx terbuka untuk PMA 100%. Registrasi PSE dengan Kominfo wajib.
Ini adalah angka PMA (investasi asing). Realisasi PT lokal (PT lokal) dilaporkan terpisah dalam data PMDN BKPM — untuk sektor luas PMDN umumnya mengikuti pola pertumbuhan serupa.
Sumber: BKPM (2026-04-29). Diperbarui triwulanan.
Lihat sumber asli di data.bkpm.go.id →What this means for foreign investors
An honest read of the situation, plus the structures that work in practice. We've handled all of these — book a call to walk through your specific plan.
Move to a different value-chain step
The cleanest path: operate a related but open KBLI. For example, foreign investors blocked from primary commodity production frequently succeed with the processing, distribution, branding, or export-trade codes upstream or downstream of the restricted activity.
Special Economic Zone (KEK) or Free Trade Zone (Batam)
Several restricted codes have higher or full PMA caps inside designated KEK zones (Sanur Health, Lido, Mandalika) or the Batam Free Trade Zone — manufacturing, logistics, and IT services especially. The IUK regime under BP Batam relaxes ownership rules selectively in exchange for export orientation. We assess whether your operation can benefit. See the BP Batam IUK guide for the requirements.
Indonesian-owned operating company + commercial agreement
A 100% Indonesian-owned operating entity can hold the restricted licence while you contract with it commercially. We structure these arrangements deliberately — without nominee shareholding, which is unenforceable and increasingly scrutinised.
These siblings are usable by a foreign-owned PT PMA — they have a Large-scale licensing matrix and aren't on a restricted list. Each has its own context badge so you can pick by trade-off.
- 62021Information Security Consulting Activities100% PMA
- 62023Provision of Electronic Certificates and Services Using Electronic Certificates Activities100% PMA
- 62024Internet of Things (IoT) Consultation and Design Activities100% PMA
- 62029Computer Consulting Activities and Other Computer Facility Management100% PMA
Apa itu KBLI 62022?
Penjelasan sederhana tentang klasifikasi ini dan jenis usaha yang termasuk di dalamnya.
KBLI 62022 adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk digital identity provision activities. Termasuk dalam kategori Financial and Insurance Activities di bawah subgolongan Computer Consultation and Computer Facility Management Activities (golongan pokok 62) dalam taksonomi resmi KBLI 2020 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Siapa yang membutuhkan KBLI 62022?
Setiap entitas, baik milik Indonesia maupun asing, yang berniat beroperasi di bidang digital identity provision activities sebagai kegiatan usaha utama atau sekunder wajib memilih kode ini pada NIB (Nomor Induk Berusaha). Kode yang dipilih menentukan instrumen perizinan yang dibutuhkan, otoritas penerbit, dan kewajiban kepatuhan berkelanjutan.
Mengapa kode ini penting?
Pendekatan Berbasis Risiko OSS Indonesia menggunakan kode KBLI untuk menentukan tiga hal: (1) apakah investasi asing diizinkan dan dengan batas berapa, (2) instrumen perizinan berbasis risiko yang dibutuhkan, dan (3) otoritas yang menerbitkan setiap instrumen. Memilih kode yang salah dapat menunda atau membatalkan izin Anda.
Panduan khusus Layanan IT & perangkat lunak
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 62022 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
- ·Sebagian besar kegiatan IT/perangkat lunak terbuka untuk PMA 100% tanpa batasan khusus sektor.
- ·Registrasi PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) dengan Kominfo bersifat wajib untuk setiap layanan digital yang ditawarkan ke pengguna Indonesia.
- ·Pengolah data pribadi wajib mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022).
Dalam KBLI 2025 mendatang
BPS Indonesia menerbitkan taksonomi KBLI 2025 baru pada awal 2025. OSS, BKPM, dan kementerian operasional belum mengadopsinya — KBLI 2020 tetap menjadi standar aktif untuk pendaftaran usaha. Berikut apa yang akan datang untuk kode spesifik ini.
Diorganisir ulang di KBLI 2025
KBLI 62022 tidak meneruskan nomor yang sama ke KBLI 2025 — kegiatan telah diklasifikasi ulang, namun pemetaan presisinya belum tercatat di database kami.
- ·Untuk operasi saat ini, KBLI 62022 tetap valid — OSS masih menggunakan KBLI 2020 untuk semua pendaftaran usaha.
- ·Kode pengganti KBLI 2025 tercantum dalam dokumen transisi resmi BPS di bawah; periksa pemetaan khusus kegiatan saat merencanakan struktur ke depan.
- ·Setelah OSS mengumumkan cutover KBLI 2025, entitas yang sudah ada perlu memperbarui KBLI utama ke pengganti yang relevan — umumnya mudah.
Ketika OSS mengadopsi KBLI 2025, kami akan memigrasi entitas yang ada ke kode pengganti yang sesuai sebagai bagian dari layanan kepatuhan berkelanjutan — tidak diperlukan tindakan dari pihak Anda sekarang.
Bicara dengan spesialis