For foreign investors
Key facts for KBLI 50221
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Terbuka untuk modal lokal — batasan asing tidak berlaku
KBLI 50221 membatasi modal asing pada 49% namun batasan tersebut tidak berlaku untuk perusahaan 100% Indonesia. Sebagai PT lokal, Anda dapat beroperasi di kegiatan ini tanpa pembatasan kepemilikan. Ketentuan khusus sektor untuk sub-kegiatan individu tetap tercantum di bawah — periksa untuk operasi spesifik Anda.
Aturan sub-kegiatan
Sub-kegiatan dengan ketentuan sektor
1- Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewanModal asing maksimal 49%
§ 02
Panduan khusus Transportasi & Pergudangan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 50221 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
- ·Aturan kabotase: pelayaran domestik dicadangkan untuk kapal berbendera Indonesia.
- ·Operasi penerbangan membutuhkan Air Operator Certificate (AOC) dan registrasi pesawat.
§ 03
How we handle your KBLI 50221 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Structure the shareholding to fit the 49% foreign-ownership cap
2–3 business daysKBLI 50221 caps foreign equity at 49%. We design a shareholding split that respects this cap while preserving your operational control — typically through a combination of voting/non-voting shares and a binding shareholders' agreement.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 50221, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
7Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
5Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal
- 02Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara
- 03Kesesuaian lintas yang dilayani
- 04Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan
- 05Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)
Kewajiban berkelanjutan
4Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan
- 02Mengasuransikan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggungjawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 03Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya
- 04Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | Lingkup operasional dalam kabupaten/ kota |
| Menteri/Kepala Badan | Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi |
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 50221, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.