For foreign investors
Key facts for KBLI 47913
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · UMK / koperasi
Dicadangkan untuk koperasi dan UMKM
KBLI 47913 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM Indonesia. Jika PT Anda memenuhi syarat sebagai UMKM menurut PP 7/2021 (ambang pendapatan, aset, dan jumlah karyawan), Anda dapat beroperasi; jika tidak, kode ini tidak tersedia. Sub-kegiatan yang tercantum di bawah merinci alokasi.
Aturan sub-kegiatan
Dicadangkan untuk UMK / koperasi
1- Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet : Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapurDialokasikan untuk Koperasi dan UMKMSektor: Trade
Momentum investasi
Sektor Perdagangan eceran — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 8.7t≈ USD 0.54b
+11.5% YoY
Negara investor teratas
Singapore33%
Japan19%
South Korea13%
E-commerce (Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Tiktok Shop) dan ritel format modern (Ranch Market, Lotte Mart) menggerakkan sebagian besar kegiatan milik asing. Ritel tradisional dan format kecil tetap dicadangkan untuk UMK Indonesia.
§ 02
Panduan khusus Perdagangan eceran
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 47913 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Perdagangan (Kemendag) / pemerintah daerah
- ·Sebagian besar ritel modern (supermarket, department store) terbuka untuk PMA di atas ambang luas toko minimum (umumnya 1.200 m² untuk hipermarket, 400 m² untuk supermarket).
- ·Ritel tradisional dan ritel skala kecil (kaki lima, los pasar) dicadangkan untuk UMK.
- ·Ritel minuman beralkohol sangat dibatasi dan diawasi secara terpisah.
§ 02
What this means for foreign investors
An honest read of the situation, plus the structures that work in practice. We've handled all of these — book a call to walk through your specific plan.
This activity is allocated to Indonesian SMEs and cooperatives.
PT PMA is not permitted for this KBLI. The activity is reserved for cooperatives and Indonesian micro/small/medium enterprises (UMKM). The pathway for foreign investors is to operate a different value-chain step (e.g. processing or distribution rather than the reserved primary activity), or to support local SMEs as an off-taker / brand owner / financier.
Pathways that work
Move to a different value-chain step
The cleanest path: operate a related but open KBLI. For example, foreign investors blocked from primary commodity production frequently succeed with the processing, distribution, branding, or export-trade codes upstream or downstream of the restricted activity.
Special Economic Zone (KEK) or Free Trade Zone (Batam)
Several restricted codes have higher or full PMA caps inside designated KEK zones (Sanur Health, Lido, Mandalika) or the Batam Free Trade Zone — manufacturing, logistics, and IT services especially. The IUK regime under BP Batam relaxes ownership rules selectively in exchange for export orientation. We assess whether your operation can benefit. See the for the requirements.
SME partnership / off-take model
You can't hold the SME licence yourself, but you can build a contractual ecosystem with cooperatives or UMKM partners — supplying them with capital, IP, brand, distribution, or technology. We structure these arrangements so they stay defensible and commercially aligned.
PMA-viable codes in the same area
These siblings are usable by a foreign-owned PT PMA — they have a Large-scale licensing matrix and aren't on a restricted list. Each has its own context badge so you can pick by trade-off.
Restricted KBLIs need a tailored structure. Book a call and we'll map the right entity, partner, and licensing path for your specific business.
Talk to a corporate-services specialist§ 06
Reference data: how this KBLI is regulated
The data below is the official OSS regulatory profile for this code. It applies to qualifying Indonesian operators (or to your operating partner). Foreign investors won't file these directly, but it's useful context when structuring a partnership or commercial arrangement.
Foreign investors:the licensing matrix below is for context only — direct PMA registration isn't possible for this code. See pathways above for what actually works.
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
NIB is sufficient for both preparation and commercial operation. No additional licensing instrument is issued by OSS at this risk level.
Persyaratan permohonan
0Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
Tidak ada persyaratan khusus pada skala ini.
Kewajiban berkelanjutan
1Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | Kabupaten/Kota |
| Menteri/Kepala Badan | Seluruh |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Provinsi Daerah Khusus Jakarta |
Bicara dengan Emerhub
KBLI 47913 butuh struktur khusus. Mari kita rancang.
KBLI yang dibatasi butuh struktur yang dirancang seputar pembatasan tersebut — kemitraan, kode alternatif, KEK, atau pengaturan komersial. Kami sudah menangani semuanya. Satu percakapan akan memberi tahu Anda apa yang cocok untuk rencana Anda.