Can foreign investors own 100% of a business under KBLI 46900?

100% foreign ownership permitted via PT PMA. KBLI 46900 is not on Indonesia's closed, conditional, SME-reserved or partnership-required schedules under Pres. Reg. 10/2021.

What is the minimum paid-up capital for a PT PMA under KBLI 46900?

Default minimum paid-up capital: IDR 2.5 billion (~USD 160K) under BKPM Reg. 5/2025 (effective Oct 2025) — applies unless a sector regulator sets a higher figure for this activity. The often-cited IDR 10 billion is the total investment commitment per KBLI realised over time via quarterly LKPM reports, not required upfront.

What licenses does KBLI 46900 require at Large business scale?

Low-risk activity — NIB alone is sufficient for both preparation and commercial operation. The Business Identification Number is issued instantly through OSS.

Which authority issues licenses for KBLI 46900?

Issuing authority for PMA: Menteri/Kepala Badan — specific to foreign-owned entities under this KBLI.

What are the ongoing reporting obligations for KBLI 46900?

Ongoing reporting: quarterly LKPM (Investment Activity Report) to BKPM plus 6 sector-specific obligations. We file these on your behalf as part of monthly compliance — you stay out of the OSS portal entirely.

KBLI 46900: Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

KBLI 46900: Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang · Open to PMA

§ 01

Status investasi (lokal)

Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.

Status · Terbuka untuk modal lokal

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

KBLI 46900 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.

Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.

§ 02

Panduan khusus Perdagangan besar

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 46900 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Perdagangan (Kemendag)

·Angka Pengenal Importir (API-U untuk pedagang, API-P untuk pemakaian sendiri) dibutuhkan untuk perdagangan lintas batas.
·Perjanjian distribusi dengan prinsipal luar negeri wajib didaftarkan ke Kemendag (STP).
·Pedagang besar milik asing dapat beroperasi sebagai PT PMA namun menghadapi pembatasan ritel langsung.

§ 03

Peraturan yang mengatur KBLI 46900

Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.

Ministry of Trade
Indonesia, Pemerintah Pusat
Indonesia, Pemerintah Pusat

§ 04

Profil usaha umum di KBLI 46900

Bentuk usaha tipikal yang beroperasi di bawah kode ini. Gunakan untuk mengenali apakah usaha Anda terpetakan ke KBLI 46900 sebagai aktivitas primer atau sekunder.

Usaha apa yang terdaftar di KBLI 46900?

Arketipe usaha dunia nyata — nama perusahaan dihilangkan; profil menggambarkan bentuk operasi, bukan perusahaan tertentu.

01
Distributor B2B untuk barang impor
Pemilik brand asing dan importir yang mengoperasikan distribusi grosir ke pengecer dan reseller Indonesia — umum untuk FMCG, elektronik, dan produk industri.

§ 05

How we handle your KBLI 46900 setup

Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.

1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business days
We confirm KBLI 46900 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you
- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
2
Incorporate your PT PMA
7–10 business days
We draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.

Get an exact quote and timeline for KBLI 46900, scoped to your specific business plan.

Request a quote

§ 08

Licensing requirements in detail

Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).

Ruang lingkup kegiatan · 2

Ruang lingkup kegiatan

Grosir/ Perkulakan dengan sistem pelayanan mandiri

Yang dibutuhkan untuk beroperasi

NIB

NIB is sufficient for both preparation and commercial operation. No additional licensing instrument is issued by OSS at this risk level.

Persyaratan permohonan

Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran

Tidak ada persyaratan khusus pada skala ini.

Kewajiban berkelanjutan

Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional

01Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Toko Swalayan
02Menerapkan standar K3L
03Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil
04Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki
05Mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.
06Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri
07Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan

Otoritas penerbit

Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.

Otoritas	Berlaku saat
Bupati/Walikota	Kabupaten/Kota
Menteri/Kepala Badan	Seluruh
Menteri/Kepala Badan	PMA
Gubernur	Provinsi Daerah Khusus Jakarta

§ 05

Auxiliary permits (PB UMKU)

PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.

Veterinary & Animal Medicine

1 permit

Ministry of Agriculture. Applies if you produce, import, distribute, or sell animal medicines, vaccines, or feed; if you breed livestock; or if you operate a veterinary practice. A "veterinary control number" (NKV) is the entry-point permit for animal-product processors.

Pendaftaran pakan (dalam negeri)
17 requirements3 obligations

Bicara dengan Emerhub

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46900, ditangani end-to-end.

Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.

Lihat layanan PT lokal

§ 01

Status investasi (lokal)

Status · Terbuka untuk modal lokal

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

§ 02

Panduan khusus Perdagangan besar

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 46900 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Perdagangan (Kemendag)

·Angka Pengenal Importir (API-U untuk pedagang, API-P untuk pemakaian sendiri) dibutuhkan untuk perdagangan lintas batas.
·Perjanjian distribusi dengan prinsipal luar negeri wajib didaftarkan ke Kemendag (STP).
·Pedagang besar milik asing dapat beroperasi sebagai PT PMA namun menghadapi pembatasan ritel langsung.

§ 03

Peraturan yang mengatur KBLI 46900

Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.

Ministry of Trade
Indonesia, Pemerintah Pusat
Indonesia, Pemerintah Pusat

§ 04

Profil usaha umum di KBLI 46900

Bentuk usaha tipikal yang beroperasi di bawah kode ini. Gunakan untuk mengenali apakah usaha Anda terpetakan ke KBLI 46900 sebagai aktivitas primer atau sekunder.

Usaha apa yang terdaftar di KBLI 46900?

Arketipe usaha dunia nyata — nama perusahaan dihilangkan; profil menggambarkan bentuk operasi, bukan perusahaan tertentu.

01
Distributor B2B untuk barang impor
Pemilik brand asing dan importir yang mengoperasikan distribusi grosir ke pengecer dan reseller Indonesia — umum untuk FMCG, elektronik, dan produk industri.

§ 05

How we handle your KBLI 46900 setup

Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.

1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business days
We confirm KBLI 46900 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you
- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
2
Incorporate your PT PMA
7–10 business days
We draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.

Get an exact quote and timeline for KBLI 46900, scoped to your specific business plan.

Request a quote

§ 08

Licensing requirements in detail

Ruang lingkup kegiatan · 2

Ruang lingkup kegiatan

Grosir/ Perkulakan dengan sistem pelayanan mandiri

Yang dibutuhkan untuk beroperasi

NIB

NIB is sufficient for both preparation and commercial operation. No additional licensing instrument is issued by OSS at this risk level.

Persyaratan permohonan

Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran

Tidak ada persyaratan khusus pada skala ini.

Kewajiban berkelanjutan

Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional

01Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Toko Swalayan
02Menerapkan standar K3L
03Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil
04Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki
05Mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.
06Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri
07Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan

Otoritas penerbit

Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.

Otoritas	Berlaku saat
Bupati/Walikota	Kabupaten/Kota
Menteri/Kepala Badan	Seluruh
Menteri/Kepala Badan	PMA
Gubernur	Provinsi Daerah Khusus Jakarta

§ 05

Auxiliary permits (PB UMKU)

Veterinary & Animal Medicine

1 permit

Pendaftaran pakan (dalam negeri)
17 requirements3 obligations

Bicara dengan Emerhub

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46900, ditangani end-to-end.

Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.

Lihat layanan PT lokal

§ 08

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 46900

Apa itu KBLI 46900?

KBLI 46900 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk perdagangan besar berbagai macam barang. Termasuk dalam kategori Wholesale and Retail Trade; Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles dalam taksonomi resmi KBLI 2020 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 46900?

Ya — KBLI 46900 sepenuhnya terbuka untuk investasi asing. PT PMA dapat beroperasi dengan kepemilikan asing hingga 100%, tunduk pada persyaratan modal BKPM Reg. 5/2025 (IDR 2,5 miliar modal disetor + IDR 10 miliar+ komitmen per KBLI). Untuk PT lokal (100% WNI), KBLI ini juga terbuka tanpa pembatasan tambahan.

Berapa tingkat risiko KBLI 46900?

Tingkat risiko KBLI 46900 per skala usaha: Mikro Low, Kecil Low, Menengah Low, Besar Low. Perusahaan milik asing (PT PMA) wajib mendaftar di skala Besar.

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 46900?

Hanya NIB pada skala Besar — KBLI 46900 diklasifikasikan sebagai risiko Rendah di OSS RBA, sehingga Nomor Induk Berusaha sudah mencakup perizinan operasional sisi OSS. Satu izin sektoral PB UMKU juga berlaku — lihat ringkasan persyaratan di bagian atas halaman.

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 46900?

Default BKPM Reg. 5/2025 berlaku: IDR 2,5 miliar modal disetor saat pendirian + IDR 10 miliar+ komitmen total investasi per KBLI yang terdaftar, direalisasikan secara bertahap dan dilaporkan triwulanan via LKPM. Untuk PT PMA vs PT lokal — comparison guide">PT lokal, modal disetor bebas ditentukan dalam akta — tidak ada minimum yang dipaksakan.

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 46900?

Pendirian PT PMA umumnya 4-8 minggu end-to-end: AHU, NIB via OSS, pembukaan rekening bank. Perizinan khusus KBLI tergantung instrumen izin yang dibutuhkan.

Apakah KBLI 46900 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Tidak ada di daftar prioritas Tax Holiday atau Tax Allowance. Usaha KBLI 46900 membayar PPh Badan standar 22%; Super Tax Deduction (300% R&D / 200% pelatihan vokasi) masih dapat berlaku untuk pengeluaran yang memenuhi syarat.

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 46900?

Otoritas tergantung profil investor. Untuk PMA: Menteri/Kepala Badan. Untuk skala UMK domestik: umumnya Gubernur (untuk lingkup Provinsi) atau Bupati/Wali Kota (lingkup Kabupaten/Kota). Pemetaan spesifik ada di §1 halaman ini.

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 46900 di luar NIB?

Selain NIB, KBLI 46900 memiliki 1 izin PB UMKU di 1 regulator sektor: Veterinary & Animal Medicine (1). Sebagian besar operasi hanya membutuhkan 2-4 izin — rangkaian yang relevan tergantung aktivitas spesifik yang Anda jalankan; Emerhub memetakan subset yang tepat sebelum proses pengajuan.

KBLI apa yang serupa dengan 46900?

KBLI 46900 adalah satu-satunya entri di subgolongannya 4690. Telusuri golongan induk 469 untuk kegiatan terkait.

Key facts for KBLI 46900

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Perdagangan besar

Peraturan yang mengatur KBLI 46900

Profil usaha umum di KBLI 46900

Usaha apa yang terdaftar di KBLI 46900?

How we handle your KBLI 46900 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46900, ditangani end-to-end.

KBLI 46900 secara ringkas

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Perdagangan besar

Peraturan yang mengatur KBLI 46900

Profil usaha umum di KBLI 46900

Usaha apa yang terdaftar di KBLI 46900?

How we handle your KBLI 46900 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46900, ditangani end-to-end.

We obtain your NIB

Confirm operational readiness

Hand-off to ongoing compliance

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu Yang Berasal Dari Wilayah Palestina

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Apa itu KBLI 46900?

Siapa yang membutuhkan KBLI 46900?

Mengapa kode ini penting?

Dalam KBLI 2025 mendatang

Diorganisir ulang di KBLI 2025

Tingkat risiko per skala usaha

Micro

Small

Medium

Large

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 46900

Apa itu KBLI 46900?