For foreign investors
Key facts for KBLI 46324
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 46324 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
§ 02
Panduan khusus Perdagangan besar
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 46324 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Perdagangan (Kemendag)
- ·Angka Pengenal Importir (API-U untuk pedagang, API-P untuk pemakaian sendiri) dibutuhkan untuk perdagangan lintas batas.
- ·Perjanjian distribusi dengan prinsipal luar negeri wajib didaftarkan ke Kemendag (STP).
- ·Pedagang besar milik asing dapat beroperasi sebagai PT PMA namun menghadapi pembatasan ritel langsung.
§ 03
How we handle your KBLI 46324 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 46324 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 46324, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
5Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
7Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat:
- 02Jenis usaha
- 03Sumber dan nilai investasi
- 04Jenis dan asal bahan baku
- 05Sarana produksi yang digunakan
- 06Tata letak dan gambaran proses produksi dan
- 07Wilayah pemasaran
Kewajiban berkelanjutan
4Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit
- 02Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor
- 03Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan
- 04Asal bahan baku berasal dari kapal penangkap ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Seluruh |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Seluruh PMDN |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 11 candidate permits across 2 regulators; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Pharmaceuticals
9 permitsBPOM (National Agency of Drug & Food Control). Applies to drugs, processed food, traditional medicine, cosmetics, and health supplements — produced, imported, repackaged, or distributed for human consumption. BPOM is the gating regulator; product registration is required before any commercial sale.
- Izin Variasi Mayor Pangan Olahan5 requirements3 obligationsFood and Drug Supervisory Agency
- Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan2 requirementsFood and Drug Supervisory Agency
- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan2 requirements1 obligationFood and Drug Supervisory Agency
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan1 requirement1 obligationFood and Drug Supervisory Agency
Marine & Fisheries
2 permitsMinistry of Marine Affairs & Fisheries (KKP). Applies to capture fishing, aquaculture, fish processing, fish-feed production, and live-fish trade. The Processing Feasibility Certificate (SKP) is the gating quality permit for fish processors.
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46324, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.