Can foreign investors own 100% of a business under KBLI 46311?

100% foreign ownership permitted via PT PMA. KBLI 46311 is not on Indonesia's closed, conditional, SME-reserved or partnership-required schedules under Pres. Reg. 10/2021.

What is the minimum paid-up capital for a PT PMA under KBLI 46311?

Default minimum paid-up capital: IDR 2.5 billion (~USD 160K) under BKPM Reg. 5/2025 (effective Oct 2025) — applies unless a sector regulator sets a higher figure for this activity. The often-cited IDR 10 billion is the total investment commitment per KBLI realised over time via quarterly LKPM reports, not required upfront.

What licenses does KBLI 46311 require at Large business scale?

Low-risk activity — NIB alone is sufficient for both preparation and commercial operation. The Business Identification Number is issued instantly through OSS.

Which authority issues licenses for KBLI 46311?

Issuing authority for PMA: Menteri/Kepala Badan — specific to foreign-owned entities under this KBLI.

What are the ongoing reporting obligations for KBLI 46311?

Ongoing reporting: quarterly LKPM (Investment Activity Report) to BKPM plus 1 sector-specific obligations. We file these on your behalf as part of monthly compliance — you stay out of the OSS portal entirely.

KBLI 46311: Perdagangan Besar Beras

KBLI 46311: Perdagangan Besar Beras · Open to PMA

§ 01

Status investasi (lokal)

Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.

Status · Terbuka untuk modal lokal

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

KBLI 46311 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.

Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.

§ 02

Panduan khusus Perdagangan besar

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 46311 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Perdagangan (Kemendag)

·Angka Pengenal Importir (API-U untuk pedagang, API-P untuk pemakaian sendiri) dibutuhkan untuk perdagangan lintas batas.
·Perjanjian distribusi dengan prinsipal luar negeri wajib didaftarkan ke Kemendag (STP).
·Pedagang besar milik asing dapat beroperasi sebagai PT PMA namun menghadapi pembatasan ritel langsung.

§ 03

Peraturan yang mengatur KBLI 46311

Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.

President of the Republic of Indonesia
President of the Republic of Indonesia
Indonesia, Pemerintah Pusat

§ 04

How we handle your KBLI 46311 setup

Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.

1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business days
We confirm KBLI 46311 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you
- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
2
Incorporate your PT PMA
7–10 business days
We draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.

Get an exact quote and timeline for KBLI 46311, scoped to your specific business plan.

Request a quote

§ 07

Licensing requirements in detail

Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).

Yang dibutuhkan untuk beroperasi

NIB

NIB is sufficient for both preparation and commercial operation. No additional licensing instrument is issued by OSS at this risk level.

Persyaratan permohonan

Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran

Tidak ada persyaratan khusus pada skala ini.

Kewajiban berkelanjutan

Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional

01Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
02Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas

Otoritas penerbit

Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.

Otoritas	Berlaku saat
Bupati/Walikota	Kabupaten/Kota
Menteri/Kepala Badan	Seluruh
Menteri/Kepala Badan	PMA
Gubernur	Provinsi Daerah Khusus Jakarta

§ 05

Auxiliary permits (PB UMKU)

PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.

Trade & Metrology

1 permit

Ministry of Trade. Applies to wholesale and retail commerce, fuel stations, online marketplaces, and warehouses. Distributor / agent registration (STP) is the most common; importers, alcoholic-beverage sellers, and franchisors carry their own permits on top.

Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa
7 requirements20 obligations

Bicara dengan Emerhub

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46311, ditangani end-to-end.

Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.

Lihat layanan PT lokal

§ 08

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 46311

Apa itu KBLI 46311?

KBLI 46311 (Perdagangan Besar Beras) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk perdagangan besar beras. Termasuk dalam kategori Wholesale and Retail Trade; Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles dalam taksonomi resmi KBLI 2020 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 46311?

Ya — KBLI 46311 sepenuhnya terbuka untuk investasi asing. PT PMA dapat beroperasi dengan kepemilikan asing hingga 100%, tunduk pada persyaratan modal BKPM Reg. 5/2025 (IDR 2,5 miliar modal disetor + IDR 10 miliar+ komitmen per KBLI). Untuk PT lokal (100% WNI), KBLI ini juga terbuka tanpa pembatasan tambahan.

Berapa tingkat risiko KBLI 46311?

Tingkat risiko KBLI 46311 per skala usaha: Mikro Low, Kecil Low, Menengah Low, Besar Low. Perusahaan milik asing (PT PMA) wajib mendaftar di skala Besar.

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 46311?

Hanya NIB pada skala Besar — KBLI 46311 diklasifikasikan sebagai risiko Rendah di OSS RBA, sehingga Nomor Induk Berusaha sudah mencakup perizinan operasional sisi OSS. Satu izin sektoral PB UMKU juga berlaku — lihat ringkasan persyaratan di bagian atas halaman.

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 46311?

Default BKPM Reg. 5/2025 berlaku: IDR 2,5 miliar modal disetor saat pendirian + IDR 10 miliar+ komitmen total investasi per KBLI yang terdaftar, direalisasikan secara bertahap dan dilaporkan triwulanan via LKPM. Untuk PT PMA vs PT lokal — comparison guide">PT lokal, modal disetor bebas ditentukan dalam akta — tidak ada minimum yang dipaksakan.

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 46311?

Pendirian PT PMA umumnya 4-8 minggu end-to-end: AHU, NIB via OSS, pembukaan rekening bank. Perizinan khusus KBLI tergantung instrumen izin yang dibutuhkan.

Apakah KBLI 46311 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Tidak ada di daftar prioritas Tax Holiday atau Tax Allowance. Usaha KBLI 46311 membayar PPh Badan standar 22%; Super Tax Deduction (300% R&D / 200% pelatihan vokasi) masih dapat berlaku untuk pengeluaran yang memenuhi syarat.

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 46311?

Otoritas tergantung profil investor. Untuk PMA: Menteri/Kepala Badan. Untuk skala UMK domestik: umumnya Gubernur (untuk lingkup Provinsi) atau Bupati/Wali Kota (lingkup Kabupaten/Kota). Pemetaan spesifik ada di §1 halaman ini.

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 46311 di luar NIB?

Selain NIB, KBLI 46311 memiliki 1 izin PB UMKU di 1 regulator sektor: Trade & Metrology (1). Sebagian besar operasi hanya membutuhkan 2-4 izin — rangkaian yang relevan tergantung aktivitas spesifik yang Anda jalankan; Emerhub memetakan subset yang tepat sebelum proses pengajuan.

KBLI apa yang serupa dengan 46311?

KBLI dalam subgolongan yang sama 4631: 46312 (Wholesale Trade of Fruits); 46313 (Wholesale Trade of Vegetables); 46314 (Wholesale Trade of Coffee, Tea, and Cocoa); 46315 (Wholesale Trade of Vegetable Oils and Fats); 46319 (Wholesale Trade of Other Agricultural Food and Beverage Ingredients). Ini kegiatan yang berkaitan erat — lihat bagian kode terkait di bawah untuk daftar lengkap.

Key facts for KBLI 46311

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Perdagangan besar

Peraturan yang mengatur KBLI 46311

How we handle your KBLI 46311 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Related codes in Wholesale Trade of Agricultural Food and Beverage Products

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46311, ditangani end-to-end.

KBLI 46311 secara ringkas

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Perdagangan besar

Peraturan yang mengatur KBLI 46311

How we handle your KBLI 46311 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Related codes in Wholesale Trade of Agricultural Food and Beverage Products

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 46311, ditangani end-to-end.

We obtain your NIB

Confirm operational readiness

Hand-off to ongoing compliance

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Apa itu KBLI 46311?

Siapa yang membutuhkan KBLI 46311?

Mengapa kode ini penting?

Dalam KBLI 2025 mendatang

Dilanjutkan ke KBLI 2025

Tingkat risiko per skala usaha

Micro

Small

Medium

Large

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 46311

Apa itu KBLI 46311?

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 46311?

Berapa tingkat risiko KBLI 46311?

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 46311?

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 46311?

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 46311?

Apakah KBLI 46311 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 46311?

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 46311 di luar NIB?

KBLI apa yang serupa dengan 46311?