Can foreign investors own 100% of a business under KBLI 42101?

100% foreign ownership permitted at class level — with sub-activity carve-outs KBLI 42101 is open to PT PMA, but Pres. Reg. 10/2021 carves out 1 specific sub-activity that is restricted, capped, or reserved for Indonesian capital. For example, "Konstruksi bangunan sipil jalan meliputi pemeliharaan, bangunan jalan raya yang " is restricted. Scope your business plan to the open portion before incorporation.

What is the minimum paid-up capital for a PT PMA under KBLI 42101?

Default minimum paid-up capital: IDR 2.5 billion (~USD 160K) under BKPM Reg. 5/2025 (effective Oct 2025) — applies unless a sector regulator sets a higher figure for this activity. The often-cited IDR 10 billion is the total investment commitment per KBLI realised over time via quarterly LKPM reports, not required upfront.

What licenses does KBLI 42101 require to operate commercially?

Medium-high-risk activity — requires NIB + Standard Certificate (Verified) to operate commercially. NIB alone enables only the preparation stage; a Standard Certificate must be obtained before invoicing or production starts.

How long does it take to license a business under KBLI 42101?

Statutory licensing turnaround: 15 days once we submit the application — on top of the 2–3 weeks for PT PMA incorporation. We coordinate the full sequence end-to-end.

Which authority issues licenses for KBLI 42101?

Issuing authority for PMA: Menteri/Kepala Badan — specific to foreign-owned entities under this KBLI.

Are there extra registrations beyond OSS for KBLI 42101?

SBU classification required: Sertifikat Badan Usaha from LPJK is mandatory for construction activities, in addition to project-specific PBG (Building Approval).

What are the ongoing reporting obligations for KBLI 42101?

Ongoing reporting: quarterly LKPM (Investment Activity Report) to BKPM plus 3 sector-specific obligations. We file these on your behalf as part of monthly compliance — you stay out of the OSS portal entirely.

KBLI 42101: Konstruksi Bangunan Sipil Jalan · Open

KBLI 42101: Konstruksi Bangunan Sipil Jalan · Open · carve-outs

§ 01

Status investasi (lokal)

Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.

Status · Terbuka untuk modal lokal

Terbuka untuk modal lokal, dengan ketentuan sektor

KBLI 42101 terbuka untuk perusahaan dengan pemegang saham Indonesia. 1 item sub-kegiatan yang tercantum di bawah memiliki ketentuan sektor atau dicadangkan untuk koperasi/UMK — relevan jika operasi Anda termasuk di dalamnya, namun sisa kegiatan tidak dibatasi untuk operator lokal.

Aturan sub-kegiatan

Dicadangkan untuk UMK / koperasi

Konstruksi bangunan sipil jalan meliputi pemeliharaan, bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya
Dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM
Sektor: Public Works and Housing

§ 02

Panduan khusus Teknik sipil

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 42101 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Kementerian Sektor

·Klasifikasi SBU khusus pekerjaan sipil (jalan/jembatan, pengairan, dll).
·Infrastruktur khusus (militer, pertahanan, bandara) umumnya dibatasi pada grade SBU tertinggi dan dapat membutuhkan persetujuan kementerian sektor tambahan.
·PBG dibutuhkan per proyek; persetujuan lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) untuk pekerjaan besar.

§ 03

Peraturan yang mengatur KBLI 42101

Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.

President of the Republic of Indonesia
Indonesia, Pemerintah Pusat
Indonesia, Pemerintah Pusat

§ 04

How we handle your KBLI 42101 setup

Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.

1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business days
We confirm KBLI 42101 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you
- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
2
Incorporate your PT PMA
7–10 business days
We draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.

Get an exact quote and timeline for KBLI 42101, scoped to your specific business plan.

Request a quote

§ 07

Licensing requirements in detail

Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).

Ruang lingkup kegiatan

Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan : BS001

Yang dibutuhkan untuk beroperasi

NIB

Preparation only — additional permit needed below

Standard Certificate (Verified)

Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.

Processing time

15Days

Statutory turnaround

Persyaratan permohonan

Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran

01Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
02Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
03Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi

Kewajiban berkelanjutan

Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional

01Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
02SBU masih berlaku
03Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
04Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO

Otoritas penerbit

Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.

Otoritas	Berlaku saat
Menteri/Kepala Badan	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Menteri/Kepala Badan	PMA

Bicara dengan Emerhub

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 42101, ditangani end-to-end.

Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.

Lihat layanan PT lokal

§ 08

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 42101

Apa itu KBLI 42101?

KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk konstruksi bangunan sipil jalan. Termasuk dalam kategori Construction dalam taksonomi resmi KBLI 2020 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 42101?

Ya, KBLI 42101 terbuka untuk PMA pada tingkat kelas, tetapi Perpres 10/2021 mengecualikan sub-kegiatan tertentu yang dibatasi. Investor asing dapat beroperasi di slice yang tidak dibatasi sesuai aturan modal BKPM Reg. 5/2025 yang sama.

Berapa tingkat risiko KBLI 42101?

Tingkat risiko KBLI 42101 per skala usaha: Mikro Medium-High, Kecil Medium-High, Menengah Medium-High, Besar Medium-High. Perusahaan milik asing (PT PMA) wajib mendaftar di skala Besar.

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 42101?

NIB + Sertifikat Standar Terverifikasi — KBLI 42101 berisiko Menengah-Tinggi pada skala Besar. NIB diterbitkan lebih dulu, namun Sertifikat Standar efektif setelah kementerian terkait memverifikasi kepatuhan (umumnya melalui pemeriksaan dokumen atau audit lapangan). Plus satu persyaratan dasar (KKPR) di tingkat kelas KBLI.

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 42101?

Default BKPM Reg. 5/2025 berlaku: IDR 2,5 miliar modal disetor saat pendirian + IDR 10 miliar+ komitmen total investasi per KBLI yang terdaftar, direalisasikan secara bertahap dan dilaporkan triwulanan via LKPM. Untuk PT PMA vs PT lokal — comparison guide">PT lokal, modal disetor bebas ditentukan dalam akta — tidak ada minimum yang dipaksakan.

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 42101?

Pendirian PT PMA umumnya 4-8 minggu: pengesahan AHU (1-2 minggu), penerbitan NIB via OSS (instan hingga 1 minggu), pembukaan rekening bank (2-4 minggu). Siklus perizinan untuk KBLI 42101 secara spesifik 15 hari pada skala usaha Besar.

Apakah KBLI 42101 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Tidak ada di daftar prioritas Tax Holiday atau Tax Allowance. Usaha KBLI 42101 membayar PPh Badan standar 22%; Super Tax Deduction (300% R&D / 200% pelatihan vokasi) masih dapat berlaku untuk pengeluaran yang memenuhi syarat.

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 42101?

Otoritas tergantung profil investor. Untuk PMA: Menteri/Kepala Badan. Untuk skala UMK domestik: umumnya Gubernur (untuk lingkup Provinsi) atau Bupati/Wali Kota (lingkup Kabupaten/Kota). Pemetaan spesifik ada di §1 halaman ini.

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 42101 di luar NIB?

Di luar NIB, tidak ada perizinan tambahan khusus (PB UMKU) yang tercatat untuk KBLI 42101. Kewajiban sektor khusus mungkin tetap berlaku — verifikasi dengan kementerian terkait.

KBLI apa yang serupa dengan 42101?

KBLI dalam subgolongan yang sama 4210: 42102 (Railroad Construction.); 42103 (Railroad Construction); 42104 (Tunnel Construction.). Ini kegiatan yang berkaitan erat — lihat bagian kode terkait di bawah untuk daftar lengkap.

Key facts for KBLI 42101

Status investasi (lokal)

Terbuka untuk modal lokal, dengan ketentuan sektor

Dicadangkan untuk UMK / koperasi

Panduan khusus Teknik sipil

Peraturan yang mengatur KBLI 42101

How we handle your KBLI 42101 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Related codes in Road and Railway Construction

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 42101, ditangani end-to-end.

KBLI 42101 secara ringkas

Status investasi (lokal)

Terbuka untuk modal lokal, dengan ketentuan sektor

Dicadangkan untuk UMK / koperasi

Panduan khusus Teknik sipil

Peraturan yang mengatur KBLI 42101

How we handle your KBLI 42101 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Related codes in Road and Railway Construction

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 42101, ditangani end-to-end.

We obtain your NIB

Secure your Standard Certificate (Verified)

Hand-off to ongoing compliance

Basic requirements (KKPR)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pengurus dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.08/2017 Tahun 2017 tentang Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Di Bidang Infrastruktur Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Tahap II

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

Apa itu KBLI 42101?

Siapa yang membutuhkan KBLI 42101?

Mengapa kode ini penting?

Dalam KBLI 2025 mendatang

Dilanjutkan ke KBLI 2025

Tingkat risiko per skala usaha

Micro

Small

Medium

Large

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 42101

Apa itu KBLI 42101?

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 42101?

Berapa tingkat risiko KBLI 42101?

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 42101?

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 42101?