For foreign investors
Key facts for KBLI 33121
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 33121 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
§ 02
Panduan khusus Industri Pengolahan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 33121 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
- ·Pelaporan data industri via SIINas setiap 6 bulan.
- ·Registrasi BPOM dibutuhkan untuk setiap pangan, obat, kosmetik, atau alat kesehatan yang diproduksi.
- ·Sertifikasi halal wajib untuk sebagian besar produk konsumsi.
§ 03
How we handle your KBLI 33121 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 33121 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 33121, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
7Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
4Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa, disertai dengan uraian tugas dan fungsi kerja masing masing posisi jabatan/ pekerjaan
- 02Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor, dan 4 orang level teknis/ operasional/ staff
- 03Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses pemberian jasa reparasi mesin
- 04Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/peralatan, sebagai sarana penunjang c) Dalam hal barang yang dilakukan reparasi merupakan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi 1)Pesawat uap, bejana tekanan , dan tangki timbun 2)Pesawat angkat dan pesawat angkut 3)Pesawat tenaga dan produksi listrik, elevator, dan escalator 4)Penyalur petir dan peralatan elektronik 5)Proteksi kebakaran, dan/ atau 6)angkur, memiliki dokumen tambahan berupa: i. Pas foto penanggung jawab perusahaan Sertifikat Ahli K3 dan tenaga teknis K3 sesuai bidang ii. Dokumen Tenaga Ahli K3 dan Tenaga Teknis K3, meliputi a. surat pernyataan bekerja penuh waktu di perusahaan b. foto copy digital (hasil scan) KTP dan daftar riwayat hidup dan c. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Kewajiban berkelanjutan
7Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
- 02Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan
- 03Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa
- 04Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa
- 05Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur
- 06Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
- 07Dalam hal barang yang dilakukan reparasi merupakan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi: a) pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun b) pesawat angkat dan pesawat angkut c) pesawat tenaga dan produksi d) listrik, elevator, dan escalator e) penyalur petir dan peralatan elektronik f) proteksi kebakaran, dan/atau g) angkur, memenuhi ketentuan: 1)Memiliki dokumen bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) online 2) Memiliki NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterangan status valid 3) Memiliki dokumen Standar Operational Prosedure (SOP) reparasi teknik K3 4) Memiliki dokumen Standar Operational Prosedure (SOP) kegiatan usaha pemberian jasa reparasi teknik K3 5) Memelihara dokumen kegiatan usaha pemberian jasa reparasi Teknik K3
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 2 candidate permits across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Defence & Security
2 permitsMinistry of Defence. Applies when the operation produces, stores, or distributes weapons, ammunition, military vehicles, or explosives. The Ministry of Defence vets and re-vets the operator across the lifecycle.
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 33121, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.