For foreign investors
Key facts for KBLI 11052
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 11052 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
§ 02
Panduan khusus Industri minuman
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 11052 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) / BPOM / Bea Cukai
- ·Minuman beralkohol (KBLI 1101–1103) memiliki pembatasan modal asing dan membutuhkan izin cukai NPPBKC.
- ·Non-alkohol dan air minum dalam kemasan umumnya terbuka untuk PMA hingga 100% dengan registrasi BPOM.
- ·Sertifikasi Halal wajib untuk minuman non-alkohol.
§ 03
Halal certification
Indonesia requires BPJPH Halal certification for an expanding range of consumer-product categories. This KBLI's activities fall in scope — see what's required and when.
BPJPH certification required
Halal certification is mandatory for food & beverage products.
Enforceable since October 2024
Under UU 33/2014, every food and beverage product entering the Indonesian market must carry a BPJPH Halal certificate. The scope covers raw materials, processing aids, packaging in contact with the product, and the full supply chain. We coordinate the LPPOM-MUI audit and BPJPH filing — typically a 4-6 month process for first-time certification.
- 01
Audit & gap analysis
Review your formulation, supply chain, and facility against BPJPH criteria. Identify ingredients or processes that need swapping.
- 02
LPH inspection
An accredited Halal Inspection Body (LPPOM-MUI is the largest) audits the facility and reviews documentation.
- 03
BPJPH issuance
The Halal certificate is issued under the BPJPH register and the Halal label can be applied to packaging.
Halal certification is a core Emerhub service. We've handled BPJPH projects for foreign-brand food, cosmetics, and pharma operators across Indonesia — including supply-chain re-sourcing where needed. Bundle it with your PT PMA setup and we coordinate both timelines.
Talk to a Halal advisor§ 04
How we handle your KBLI 11052 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
§ 07
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
7Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
4Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan
- 02Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha
- 03Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi
- 04Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi
Kewajiban berkelanjutan
4Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
- 02Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan
- 03Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik
- 04Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Health & Medical Devices
1 permitMinistry of Health (Kemenkes / BPOM). Applies to manufacturing, importing, distributing, or operating medical devices, hospitals, clinics, diagnostic services, and pharmacies. Most device permits are class-based (Class A/B/C/D); facility permits attach to the specific site.
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 11052, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.