Can a foreign-owned company register under KBLI 10391?

Reserved for Indonesian SMEs and cooperatives — direct PT PMA is not permitted. Foreign investors typically support SME licensees via off-take, brand, or supply arrangements.

Are there extra registrations beyond OSS for KBLI 10391?

BPOM + halal certification: BPOM marketing authorization (NIE) required for packaged products; halal certification via BPJPH is increasingly mandatory.

KBLI 10391 (Industri Tempe Kedelai) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk industri tempe kedelai. Termasuk dalam kategori Manufacturing Industry dalam taksonomi resmi KBLI 2020 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 10391?

Terbatas — KBLI 10391 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM Indonesia. Investasi asing melalui PT PMA tidak diperbolehkan untuk sub-kegiatan yang tercantum.

Berapa tingkat risiko KBLI 10391?

Tingkat risiko KBLI 10391 per skala usaha: Mikro Low, Kecil Low, Menengah Low, Besar Medium-Low. Perusahaan milik asing (PT PMA) wajib mendaftar di skala Besar.

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 10391?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10391 tidak dapat digunakan entitas milik asing (tertutup, dicadangkan UMKM, hanya domestik, atau tidak memiliki matriks perizinan skala Besar di OSS RBA, tergantung kasusnya). Investor asing sebaiknya memilih KBLI terkait yang terbuka pada skala Besar.

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 10391?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10391 tidak dapat digunakan entitas milik asing, sehingga modal disetor minimum BKPM Reg. 5/2025 maupun aturan modal sektor khusus tidak relevan. Hambatan strukturalnya datang lebih dulu.

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 10391?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10391 tidak dapat digunakan entitas milik asing, jadi jadwal pendirian PT PMA 4-8 minggu tidak berlaku. Pindahkan ke kode saudara yang memiliki matriks skala Besar atau pertimbangkan struktur lain.

Apakah KBLI 10391 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Tidak ada di daftar prioritas Tax Holiday atau Tax Allowance. Usaha KBLI 10391 membayar PPh Badan standar 22%; Super Tax Deduction (300% R&D / 200% pelatihan vokasi) masih dapat berlaku untuk pengeluaran yang memenuhi syarat.

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 10391?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10391 tidak dapat digunakan entitas milik asing, sehingga OSS tidak menetapkan otoritas penerbit izin untuk PMA. Pendaftaran skala kecil (Mikro / Kecil) untuk operator Indonesia umumnya diterbitkan di tingkat Kabupaten / Kota.

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 10391 di luar NIB?

Selain NIB, KBLI 10391 memiliki 11 izin PB UMKU di 2 regulator sektor: Pharmaceuticals (10), Health & Medical Devices (1). Sebagian besar operasi hanya membutuhkan 2-4 izin — rangkaian yang relevan tergantung aktivitas spesifik yang Anda jalankan; Emerhub memetakan subset yang tepat sebelum proses pengajuan.

KBLI apa yang serupa dengan 10391?

KBLI dalam subgolongan yang sama 1039: 10392 (Soybean Tofu Industry); 10393 (Processing and Preservation Industry for Soybeans and Legumes Other Than Tofu and Tempe); 10399 (Other Processing and Preservation Industry for Fruits and Vegetables Excluding Legumes). Ini kegiatan yang berkaitan erat — lihat bagian kode terkait di bawah untuk daftar lengkap.

KBLI 2020 · Kode 5-digit

10391Industri Tempe Kedelai

Diperbarui terakhir 24 April 2026 · Bersumber dari OSS Indonesia

This group includes businesses engaged in the production of tempeh from soybeans. Businesses producing tempeh with raw materials other than soybeans (such as from peanuts or other legumes), like bongkrek tempeh, are classified under group 10393.

KBLI 10391 secara ringkas

Ringkasan siap kutip

Kode KBLI: 10391
Versi taksonomi: KBLI 2020
Kegiatan (Inggris): Industri Tempe Kedelai
Kegiatan (Indonesia): Industri Tempe Kedelai
Kategori: Manufacturing Industry
Tingkat risiko (skala Besar, PMA): Medium-Low
Status kepemilikan asing

For foreign investors

Key facts for KBLI 10391

The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.

Reserved for Indonesian SMEs and cooperatives — direct PT PMA is not permitted. Foreign investors typically support SME licensees via off-take, brand, or supply arrangements.
BPOM + halal certification: BPOM marketing authorization (NIE) required for packaged products; halal certification via BPJPH is increasingly mandatory.

At a glance

For Large-scale (PMA) operation

Foreign investment

Reserved for SMEs & cooperatives

Foreign investment via PT PMA not permitted

Direct PMA path: Not available
See below for alternatives
Recommended structure: SME partnership / off-take
Support an Indonesian SME licensee

§ 01

Status investasi (lokal)

Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.

Status · UMK / koperasi

Dicadangkan untuk koperasi dan UMKM

KBLI 10391 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM Indonesia. Jika PT Anda memenuhi syarat sebagai UMKM menurut PP 7/2021 (ambang pendapatan, aset, dan jumlah karyawan), Anda dapat beroperasi; jika tidak, kode ini tidak tersedia. Sub-kegiatan yang tercantum di bawah merinci alokasi.

Aturan sub-kegiatan

Dicadangkan untuk UMK / koperasi

Industri tempe kedelai
Dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM
Sektor: Industry

§ 02

Panduan khusus Industri makanan

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 10391 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) / BPOM

·Izin Edar BPOM (NIE) dibutuhkan untuk setiap produk pangan konsumen.
·Sertifikasi Halal wajib sejak Oktober 2024 untuk sebagian besar produk pangan (BPJPH).
·Audit GMP / HACCP dibutuhkan untuk fasilitas produksi.
·Beberapa sub-sektor (gula, garam) memiliki perizinan tambahan di bawah Kementerian Perdagangan.

§ 03

Halal certification

Indonesia requires BPJPH Halal certification for an expanding range of consumer-product categories. This KBLI's activities fall in scope — see what's required and when.

BPJPH certification required

Halal certification is mandatory for food & beverage products.

Enforceable since October 2024

Under UU 33/2014, every food and beverage product entering the Indonesian market must carry a BPJPH Halal certificate. The scope covers raw materials, processing aids, packaging in contact with the product, and the full supply chain. We coordinate the LPPOM-MUI audit and BPJPH filing — typically a 4-6 month process for first-time certification.

01
Audit & gap analysis
Review your formulation, supply chain, and facility against BPJPH criteria. Identify ingredients or processes that need swapping.
02
LPH inspection
An accredited Halal Inspection Body (LPPOM-MUI is the largest) audits the facility and reviews documentation.
03
BPJPH issuance
The Halal certificate is issued under the BPJPH register and the Halal label can be applied to packaging.

Halal certification is a core Emerhub service. We've handled BPJPH projects for foreign-brand food, cosmetics, and pharma operators across Indonesia — including supply-chain re-sourcing where needed. Bundle it with your PT PMA setup and we coordinate both timelines.

Talk to a Halal advisor

§ 02

What this means for foreign investors

An honest read of the situation, plus the structures that work in practice. We've handled all of these — book a call to walk through your specific plan.

This activity is allocated to Indonesian SMEs and cooperatives.

PT PMA is not permitted for this KBLI. The activity is reserved for cooperatives and Indonesian micro/small/medium enterprises (UMKM). The pathway for foreign investors is to operate a different value-chain step (e.g. processing or distribution rather than the reserved primary activity), or to support local SMEs as an off-taker / brand owner / financier.

Pathways that work

Move to a different value-chain step
The cleanest path: operate a related but open KBLI. For example, foreign investors blocked from primary commodity production frequently succeed with the processing, distribution, branding, or export-trade codes upstream or downstream of the restricted activity.

§ 07

Reference data: how this KBLI is regulated

The data below is the official OSS regulatory profile for this code. It applies to qualifying Indonesian operators (or to your operating partner). Foreign investors won't file these directly, but it's useful context when structuring a partnership or commercial arrangement.

Foreign investors:the licensing matrix below is for context only — direct PMA registration isn't possible for this code. See pathways above for what actually works.

Yang dibutuhkan untuk beroperasi

NIB

Preparation only — additional permit needed below

Standard Certificate (Self-declared)

Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must self-declare compliance with applicable standards via OSS, which generates the Sertifikat Standar. Operating commercially with NIB alone is not legally compliant at this risk level.

Persyaratan permohonan

Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran

Tidak ada persyaratan khusus pada skala ini.

Kewajiban berkelanjutan

Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional

01Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
02Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan
03Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
04Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Otoritas penerbit

Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.

Otoritas	Berlaku saat
Menteri/Kepala Badan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Menteri/Kepala Badan	PMA
Gubernur	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan

§ 05

Auxiliary permits (PB UMKU)

PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 11 candidate permits across 2 regulators; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.

Pharmaceuticals

10 permits

BPOM (National Agency of Drug & Food Control). Applies to drugs, processed food, traditional medicine, cosmetics, and health supplements — produced, imported, repackaged, or distributed for human consumption. BPOM is the gating regulator; product registration is required before any commercial sale.

Health & Medical Devices

1 permit

Ministry of Health (Kemenkes / BPOM). Applies to manufacturing, importing, distributing, or operating medical devices, hospitals, clinics, diagnostic services, and pharmacies. Most device permits are class-based (Class A/B/C/D); facility permits attach to the specific site.

Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di pelabuhan/bandar udara/pos lintas batas darat negara
5 requirements6 obligationsMinistry of Health

Bicara dengan Emerhub

KBLI 10391 butuh struktur khusus. Mari kita rancang.

KBLI yang dibatasi butuh struktur yang dirancang seputar pembatasan tersebut — kemitraan, kode alternatif, KEK, atau pengaturan komersial. Kami sudah menangani semuanya. Satu percakapan akan memberi tahu Anda apa yang cocok untuk rencana Anda.

Diskusikan struktur Anda

KBLI 10391 secara ringkas

Key facts for KBLI 10391

Status investasi (lokal)

Dicadangkan untuk koperasi dan UMKM

Dicadangkan untuk UMK / koperasi

Panduan khusus Industri makanan

Halal certification

Halal certification is mandatory for food & beverage products.

Audit & gap analysis

LPH inspection

BPJPH issuance

What this means for foreign investors

This activity is allocated to Indonesian SMEs and cooperatives.

Move to a different value-chain step

Reference data: how this KBLI is regulated

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Related codes in Subgroup includes various other fruit and vegetable processing and preservation industries.

KBLI 10391 butuh struktur khusus. Mari kita rancang.

Status investasi (lokal)

Dicadangkan untuk koperasi dan UMKM

Dicadangkan untuk UMK / koperasi

Panduan khusus Industri makanan

Halal certification

Halal certification is mandatory for food & beverage products.

Audit & gap analysis

LPH inspection

BPJPH issuance

What this means for foreign investors

This activity is allocated to Indonesian SMEs and cooperatives.

Move to a different value-chain step

Reference data: how this KBLI is regulated

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Related codes in Subgroup includes various other fruit and vegetable processing and preservation industries.

KBLI 10391 butuh struktur khusus. Mari kita rancang.

Special Economic Zone (KEK) or Free Trade Zone (Batam)

SME partnership / off-take model

Apa itu KBLI 10391?

Siapa yang membutuhkan KBLI 10391?

Mengapa kode ini penting?

Dalam KBLI 2025 mendatang

Diorganisir ulang di KBLI 2025

Tingkat risiko per skala usaha

Micro

Small

Medium

Large

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 10391

Apa itu KBLI 10391?

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 10391?

Berapa tingkat risiko KBLI 10391?

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 10391?

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 10391?

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 10391?

Apakah KBLI 10391 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 10391?

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 10391 di luar NIB?

KBLI apa yang serupa dengan 10391?