KBLI 10218 (PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN MENJADI PRODUK OLAHAN) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk pengolahan dan pengawetan ikan menjadi produk olahan. Termasuk dalam kategori INDUSTRI dalam taksonomi resmi KBLI 2025 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 10218?

Tidak dalam praktiknya. KBLI 10218 tidak masuk daftar tertutup Perpres 10/2021, tetapi OSS RBA hanya mengatur perizinan pada skala Mikro dan Kecil untuk kegiatan ini — tidak ada matriks skala Besar. PT PMA wajib mendaftar pada skala Besar, sehingga kode ini secara struktural tidak tersedia bagi investor asing. PT lokal (100% WNI) pada skala Mikro / Kecil dapat beroperasi tanpa pembatasan.

Berapa tingkat risiko KBLI 10218?

KBLI 10218 tidak memiliki matriks perizinan skala Besar di OSS — disusun untuk skala usaha Mikro dan Kecil saja. Akibatnya, PT PMA tidak dapat mendaftar di kode ini.

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 10218?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10218 tidak dapat digunakan entitas milik asing (tertutup, dicadangkan UMKM, hanya domestik, atau tidak memiliki matriks perizinan skala Besar di OSS RBA, tergantung kasusnya). Investor asing sebaiknya memilih KBLI terkait yang terbuka pada skala Besar.

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 10218?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10218 tidak dapat digunakan entitas milik asing, sehingga modal disetor minimum BKPM Reg. 5/2025 maupun aturan modal sektor khusus tidak relevan. Hambatan strukturalnya datang lebih dulu.

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 10218?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10218 tidak dapat digunakan entitas milik asing, jadi jadwal pendirian PT PMA 4-8 minggu tidak berlaku. Pindahkan ke kode saudara yang memiliki matriks skala Besar atau pertimbangkan struktur lain.

Apakah KBLI 10218 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Tidak ada di daftar prioritas Tax Holiday atau Tax Allowance. Usaha KBLI 10218 membayar PPh Badan standar 22%; Super Tax Deduction (300% R&D / 200% pelatihan vokasi) masih dapat berlaku untuk pengeluaran yang memenuhi syarat.

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 10218?

Tidak berlaku untuk PT PMA — KBLI 10218 tidak dapat digunakan entitas milik asing, sehingga OSS tidak menetapkan otoritas penerbit izin untuk PMA. Pendaftaran skala kecil (Mikro / Kecil) untuk operator Indonesia umumnya diterbitkan di tingkat Kabupaten / Kota.

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 10218 di luar NIB?

Di luar NIB, tidak ada perizinan tambahan khusus (PB UMKU) yang tercatat untuk KBLI 10218. Kewajiban sektor khusus mungkin tetap berlaku — verifikasi dengan kementerian terkait.

KBLI apa yang serupa dengan 10218?

KBLI dalam subgolongan yang sama 1021: 10211 (Fish Processing and Preservation by Salting); 10212 (Fish Processing and Preservation by Smoking); 10213 (Fish Processing and Preservation by Freezing); 10214 (Fish Processing and Preservation by Scanning); 10215 (Fish Processing and Preservation by Fermentation). Ini kegiatan yang berkaitan erat — lihat bagian kode terkait di bawah untuk daftar lengkap.

KBLI 10218: PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN MENJADI PR…

Data regulasi terbatas

OSS belum mempublikasikan profil regulasi untuk KBLI 10218

Ini adalah kode KBLI 2025 baru. Portal OSS Indonesia masih beroperasi di KBLI 2020 dan tidak ada pemetaan otomatis ke kode pendahulu 2020 untuk kegiatan ini. Tingkat risiko, izin, dan kewajiban belum difinalkan di database OSS publik.

Tidak adanya data BUKAN bukti bahwa kegiatan ini tidak diatur.

Banyak kegiatan paling diatur ketat di Indonesia — termasuk konstruksi fasilitas militer, bandara, peralatan pertahanan, infrastruktur perbankan, fasilitas rumah sakit, dan utilitas kritis — tunduk pada perizinan ekstra-OSS substansial melalui kementerian sektor (Pertahanan, Perhubungan, Kesehatan, OJK, Bank Indonesia). Sertifikat Standar atau Izin Operasional OSS hanya satu lapis.

Yang kemungkinan tetap berlaku tanpa data OSS

·Pendaftaran NIB (kami bantu lewat OSS — universal, instan)
·Izin operasional khusus sektor — lihat panduan industri di bawah
·Modal disetor PT PMA IDR 2,5 miliar (~USD 160K) saat pendirian, plus komitmen total investasi IDR 10 miliar+ per KBLI yang direalisasikan secara bertahap (BKPM Reg. 5/2025)
·Pelaporan LKPM triwulanan ke BKPM (kami yang menyusun dan menyampaikan sebagai bagian dari layanan kepatuhan)

§ 01

Status investasi (lokal)

Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.

Status · Terbuka untuk modal lokal

Status akan dikonfirmasi

KBLI 10218 adalah entri baru KBLI 2025 tanpa kode pendahulu 2020, sehingga daftar BUPM Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 10/2021) belum memiliki ketetapan definitif untuknya. Untuk investor lokal risikonya secara praktis lebih rendah dibanding PMA, namun kami tetap merekomendasikan konfirmasi dengan kementerian sektor sebelum pendirian.

Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.

§ 02

Panduan khusus Industri makanan

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 10218 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) / BPOM

·Izin Edar BPOM (NIE) dibutuhkan untuk setiap produk pangan konsumen.
·Sertifikasi Halal wajib sejak Oktober 2024 untuk sebagian besar produk pangan (BPJPH).
·Audit GMP / HACCP dibutuhkan untuk fasilitas produksi.
·Beberapa sub-sektor (gula, garam) memiliki perizinan tambahan di bawah Kementerian Perdagangan.

§ 03

Halal certification

Indonesia requires BPJPH Halal certification for an expanding range of consumer-product categories. This KBLI's activities fall in scope — see what's required and when.

BPJPH certification required

Halal certification is mandatory for food & beverage products.

Enforceable since October 2024

Under UU 33/2014, every food and beverage product entering the Indonesian market must carry a BPJPH Halal certificate. The scope covers raw materials, processing aids, packaging in contact with the product, and the full supply chain. We coordinate the LPPOM-MUI audit and BPJPH filing — typically a 4-6 month process for first-time certification.

01
Audit & gap analysis
Review your formulation, supply chain, and facility against BPJPH criteria. Identify ingredients or processes that need swapping.
02
LPH inspection
An accredited Halal Inspection Body (LPPOM-MUI is the largest) audits the facility and reviews documentation.
03
BPJPH issuance
The Halal certificate is issued under the BPJPH register and the Halal label can be applied to packaging.

Halal certification is a core Emerhub service. We've handled BPJPH projects for foreign-brand food, cosmetics, and pharma operators across Indonesia — including supply-chain re-sourcing where needed. Bundle it with your PT PMA setup and we coordinate both timelines.

Talk to a Halal advisor

Bicara dengan Emerhub

Dapatkan analisis otoritatif untuk KBLI 10218 sebelum komitmen modal.

Ini kode KBLI 2025 baru yang OSS belum adopsi sepenuhnya. Perizinan tergantung konfirmasi kasus per kasus dengan kementerian dan BKPM — kami akan memperoleh posisi resmi sebelum Anda mendirikan, menghemat berbulan-bulan kerugian waktu.

Konfirmasi jalur izin

OSS belum mempublikasikan profil regulasi untuk KBLI 10218

Tidak adanya data BUKAN bukti bahwa kegiatan ini tidak diatur.

Status investasi (lokal)

Status akan dikonfirmasi

Panduan khusus Industri makanan

Halal certification

Halal certification is mandatory for food & beverage products.

Audit & gap analysis

LPH inspection

BPJPH issuance

Related codes in PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN

Dapatkan analisis otoritatif untuk KBLI 10218 sebelum komitmen modal.

KBLI.CO.ID

Tautan Cepat

Sumber Daya

KBLI 10218 secara ringkas

OSS belum mempublikasikan profil regulasi untuk KBLI 10218

Tidak adanya data BUKAN bukti bahwa kegiatan ini tidak diatur.

Status investasi (lokal)

Status akan dikonfirmasi

Panduan khusus Industri makanan

Halal certification

Halal certification is mandatory for food & beverage products.

Audit & gap analysis

LPH inspection

BPJPH issuance

Related codes in PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN

Dapatkan analisis otoritatif untuk KBLI 10218 sebelum komitmen modal.

Apa itu KBLI 10218?

Siapa yang membutuhkan KBLI 10218?

Mengapa kode ini penting?

Dalam KBLI 2025 mendatang

Kode baru diperkenalkan di KBLI 2025

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 10218

Apa itu KBLI 10218?

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 10218?

Berapa tingkat risiko KBLI 10218?

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 10218?

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 10218?

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 10218?

Apakah KBLI 10218 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 10218?

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 10218 di luar NIB?

KBLI apa yang serupa dengan 10218?