For foreign investors
Key facts for KBLI 10110
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 10110 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
Catatan. Insentif ini khusus PMA. PT lokal tidak memenuhi syarat — kerangka pajak Anda adalah PPh Final 0,5% di bawah PP 55/2022.
§ 02
Panduan khusus Industri makanan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 10110 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) / BPOM
- ·Izin Edar BPOM (NIE) dibutuhkan untuk setiap produk pangan konsumen.
- ·Sertifikasi Halal wajib sejak Oktober 2024 untuk sebagian besar produk pangan (BPJPH).
- ·Audit GMP / HACCP dibutuhkan untuk fasilitas produksi.
- ·Beberapa sub-sektor (gula, garam) memiliki perizinan tambahan di bawah Kementerian Perdagangan.
§ 03
Halal certification
Indonesia requires BPJPH Halal certification for an expanding range of consumer-product categories. This KBLI's activities fall in scope — see what's required and when.
BPJPH certification required
Halal slaughterhouse certification is mandatory for this activity.
Enforceable since October 2024
Slaughter operations selling meat into the Indonesian market must hold Halal certification from BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Compliance covers the slaughterer's certification, RPH/RPU facility design, the entire cold chain, and animal-welfare protocols. We file the BPJPH application and coordinate the LPH (Halal Inspection Body) audit on your behalf.
- 01
Audit & gap analysis
Review your formulation, supply chain, and facility against BPJPH criteria. Identify ingredients or processes that need swapping.
- 02
LPH inspection
An accredited Halal Inspection Body (LPPOM-MUI is the largest) audits the facility and reviews documentation.
- 03
BPJPH issuance
The Halal certificate is issued under the BPJPH register and the Halal label can be applied to packaging.
Halal certification is a core Emerhub service. We've handled BPJPH projects for foreign-brand food, cosmetics, and pharma operators across Indonesia — including supply-chain re-sourcing where needed. Bundle it with your PT PMA setup and we coordinate both timelines.
Talk to a Halal advisor§ 05
How we handle your KBLI 10110 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
§ 08
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
15Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
3Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan
- 02Surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan
- 03Surat pernyataan akan mempekerjakan: a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner b. Tenaga pemeriksa daging (keurmeester) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis c. Animal Welfare Officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis d. Paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
Kewajiban berkelanjutan
4Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa pernyataan memiliki tenaga: a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner b. tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis c. Animal Welfare Officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis dan d. Paling kurang 2 orang Juru Sembelih Halal.
- 02Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum RPH operasional
- 03Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV
- 04Memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah.
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota |
| Menteri/Kepala Badan | Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 2 candidate permits across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Veterinary & Animal Medicine
2 permitsMinistry of Agriculture. Applies if you produce, import, distribute, or sell animal medicines, vaccines, or feed; if you breed livestock; or if you operate a veterinary practice. A "veterinary control number" (NKV) is the entry-point permit for animal-product processors.
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 10110, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.