Can foreign investors own 100% of a business under KBLI 09900?

100% foreign ownership permitted via PT PMA. KBLI 09900 is not on Indonesia's closed, conditional, SME-reserved or partnership-required schedules under Pres. Reg. 10/2021.

What is the minimum paid-up capital for a PT PMA under KBLI 09900?

Default minimum paid-up capital: IDR 2.5 billion (~USD 160K) under BKPM Reg. 5/2025 (effective Oct 2025) — applies unless a sector regulator sets a higher figure for this activity. The often-cited IDR 10 billion is the total investment commitment per KBLI realised over time via quarterly LKPM reports, not required upfront.

What licenses does KBLI 09900 require to operate commercially?

High-risk activity — requires NIB + full Operating License (Izin) to operate commercially. NIB alone enables only the preparation stage; an Operating License must be obtained before invoicing or production starts.

How long does it take to license a business under KBLI 09900?

Statutory licensing turnaround: 14 days once we submit the application — on top of the 2–3 weeks for PT PMA incorporation. We coordinate the full sequence end-to-end.

Which authority issues licenses for KBLI 09900?

Issuing authority for PMA: Menteri/Kepala Badan — specific to foreign-owned entities under this KBLI.

What are the ongoing reporting obligations for KBLI 09900?

Ongoing reporting: quarterly LKPM (Investment Activity Report) to BKPM plus 3 sector-specific obligations. We file these on your behalf as part of monthly compliance — you stay out of the OSS portal entirely.

KBLI 09900: Aktivitas Penunjang pertambangan dan peng…

KBLI 09900: Aktivitas Penunjang pertambangan dan peng… · Open to PMA

§ 01

Status investasi (lokal)

Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.

Status · Terbuka untuk modal lokal

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

KBLI 09900 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.

Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.

§ 02

Panduan khusus Pertambangan & Penggalian

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 09900 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

·Izin konsesi IUP/IUPK dibutuhkan untuk semua kegiatan ekstraktif.
·Wajib divestasi kepada kepemilikan Indonesia sepanjang masa konsesi.
·Persyaratan pengolahan dalam negeri berlaku untuk banyak mineral.

§ 03

Peraturan yang mengatur KBLI 09900

Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.

Indonesia, Pemerintah Pusat
Indonesia, Pemerintah Pusat
Indonesia, Pemerintah Pusat

§ 04

How we handle your KBLI 09900 setup

Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.

1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business days
We confirm KBLI 09900 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you
- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
2
Incorporate your PT PMA
7–10 business days
We draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.

Get an exact quote and timeline for KBLI 09900, scoped to your specific business plan.

Request a quote

§ 07

Licensing requirements in detail

Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).

Yang dibutuhkan untuk beroperasi

NIB

Preparation only — additional permit needed below

Operating License (Izin)

Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.

Processing time

14Days

Statutory turnaround

Persyaratan permohonan

Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran

01A. Persyaratan Administratif:
02Surat Permohonan
03Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
04Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - Bergerak di bidang usaha jasa pertam-bangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll - Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/ batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641��
05Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha
06Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID
07Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan
08Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar B. Persyaratan Teknis:
09Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan c. Kartu tanda penduduk (ktp)/izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) d. Ijazah e. Curriculum vitae (cv) dan f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP
10Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/ permesinan atau orang yang berkompeten d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: i. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan ii. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (mou) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan iii. Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon C. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan:
11Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan
12Salinan dokumen IUJP sebelumnya D. Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:
13Izin Usaha Pertambangan (IUP)
14Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
15IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian
16Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
17Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan
18Izin Pengangkutan dan Penjualan

Kewajiban berkelanjutan

Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional

01Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya
02Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja local
03Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
04Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan

Otoritas penerbit

Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.

Otoritas	Berlaku saat
Menteri/Kepala Badan	1. IUJP yang proyeknya lintas provinsi 2. IUJP dalam rangka penanaman modal asing
Menteri/Kepala Badan	PMA
Gubernur	IUJP yang proyeknya dalam 1 provinsi

§ 05

Auxiliary permits (PB UMKU)

PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 2 candidate permits across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.

Defence & Security

2 permits

Ministry of Defence. Applies when the operation produces, stores, or distributes weapons, ammunition, military vehicles, or explosives. The Ministry of Defence vets and re-vets the operator across the lifecycle.

Bicara dengan Emerhub

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 09900, ditangani end-to-end.

Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.

Lihat layanan PT lokal

§ 08

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 09900

Apa itu KBLI 09900?

KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Termasuk dalam kategori Mining and Quarrying dalam taksonomi resmi KBLI 2020 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 09900?

Ya — KBLI 09900 sepenuhnya terbuka untuk investasi asing. PT PMA dapat beroperasi dengan kepemilikan asing hingga 100%, tunduk pada persyaratan modal BKPM Reg. 5/2025 (IDR 2,5 miliar modal disetor + IDR 10 miliar+ komitmen per KBLI). Untuk PT lokal (100% WNI), KBLI ini juga terbuka tanpa pembatasan tambahan.

Berapa tingkat risiko KBLI 09900?

Tingkat risiko KBLI 09900 per skala usaha: Mikro High, Kecil High, Menengah High, Besar High. Perusahaan milik asing (PT PMA) wajib mendaftar di skala Besar.

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 09900?

NIB + Izin Operasional — KBLI 09900 berisiko Tinggi pada skala Besar. Izin Operasional memerlukan persetujuan substantif dari regulator sektor sebelum bisnis dapat beroperasi; siapkan waktu peninjauan multi-bulan dengan dokumen teknis. 2 izin sektoral PB UMKU juga berlaku tergantung kegiatan spesifik — lihat ringkasan persyaratan di bagian atas halaman. Plus satu persyaratan dasar (KKPR) di tingkat kelas KBLI.

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 09900?

Default BKPM Reg. 5/2025 berlaku: IDR 2,5 miliar modal disetor saat pendirian + IDR 10 miliar+ komitmen total investasi per KBLI yang terdaftar, direalisasikan secara bertahap dan dilaporkan triwulanan via LKPM. Untuk PT PMA vs PT lokal — comparison guide">PT lokal, modal disetor bebas ditentukan dalam akta — tidak ada minimum yang dipaksakan.

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 09900?

Pendirian PT PMA umumnya 4-8 minggu: pengesahan AHU (1-2 minggu), penerbitan NIB via OSS (instan hingga 1 minggu), pembukaan rekening bank (2-4 minggu). Siklus perizinan untuk KBLI 09900 secara spesifik 14 hari pada skala usaha Besar.

Apakah KBLI 09900 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Tidak ada di daftar prioritas Tax Holiday atau Tax Allowance. Usaha KBLI 09900 membayar PPh Badan standar 22%; Super Tax Deduction (300% R&D / 200% pelatihan vokasi) masih dapat berlaku untuk pengeluaran yang memenuhi syarat.

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 09900?

Otoritas tergantung profil investor. Untuk PMA: Menteri/Kepala Badan. Untuk skala UMK domestik: umumnya Gubernur (untuk lingkup Provinsi) atau Bupati/Wali Kota (lingkup Kabupaten/Kota). Pemetaan spesifik ada di §1 halaman ini.

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 09900 di luar NIB?

Selain NIB, KBLI 09900 memiliki 2 izin PB UMKU di 1 regulator sektor: Defence & Security (2). Sebagian besar operasi hanya membutuhkan 2-4 izin — rangkaian yang relevan tergantung aktivitas spesifik yang Anda jalankan; Emerhub memetakan subset yang tepat sebelum proses pengajuan.

KBLI apa yang serupa dengan 09900?

KBLI 09900 adalah satu-satunya entri di subgolongannya 0990. Telusuri golongan induk 099 untuk kegiatan terkait.

Key facts for KBLI 09900

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Pertambangan & Penggalian

Peraturan yang mengatur KBLI 09900

How we handle your KBLI 09900 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 09900, ditangani end-to-end.

KBLI 09900 secara ringkas

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Pertambangan & Penggalian

Peraturan yang mengatur KBLI 09900

How we handle your KBLI 09900 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 09900, ditangani end-to-end.

We obtain your NIB

Secure your full Operating License (Izin)

Hand-off to ongoing compliance

Basic requirements (KKPR)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Apa itu KBLI 09900?

Siapa yang membutuhkan KBLI 09900?

Mengapa kode ini penting?

Dalam KBLI 2025 mendatang

Dilanjutkan ke KBLI 2025

Tingkat risiko per skala usaha

Micro

Small

Medium

Large

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 09900

Apa itu KBLI 09900?

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 09900?

Berapa tingkat risiko KBLI 09900?

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 09900?

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 09900?