For foreign investors
Key facts for KBLI 06202
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 06202 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
Momentum investasi
Sektor Minyak & gas — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 15.4t≈ USD 0.96b
+8.5% YoY
Negara investor teratas
United States28%
United Kingdom18%
Japan12%
Negosiasi PSC dengan SKK Migas tetap jalur utama partisipasi asing hulu. Hilir (kilang) menarik FDI yang stabil namun volume lebih rendah karena kapasitas domestik yang sudah matang.
§ 02
Panduan khusus Minyak & gas
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 06202 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) / SKK Migas
- ·Kegiatan hulu membutuhkan Production Sharing Contract (PSC) dengan SKK Migas.
- ·Hilir (pengilangan, distribusi) memiliki regime perizinan berbeda; Pertamina memegang posisi strategis historis.
- ·Partisipasi asing umum, namun ketentuan PSC dinegosiasikan per kasus.
§ 03
Peraturan yang mengatur KBLI 06202
Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.
- Indonesia, Pemerintah Pusat
- Indonesia, Kementerian Keuangan
- Indonesia, Kementerian Keuangan
§ 04
Aktivitas yang termasuk dalam KBLI 06202
Sub-aktivitas yang tercatat di KBLI ini dalam database regulasi OSS. Klasifikasi mencakup setiap usaha yang beroperasi di satu atau lebih bidang ini.
Sub-aktivitas KBLI 06202
Dari definisi ruang lingkup resmi OSS untuk kelas KBLI ini. Setiap item adalah sub-aktivitas berbeda yang termasuk dalam kode ini.
- 01Tahap Eksplorasi
- 02Tahap Survei
- 03Tahap Eksploitasi dan/ atau Pemanfaatan
§ 05
How we handle your KBLI 06202 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 06202 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 06202, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 08
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan · 3
Ruang lingkup kegiatan
Tahap Eksplorasi
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Persyaratan permohonan
2Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Salinan surat penetapan pemenang lelang atau surat penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
- 02Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:
Pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi panas bumi
Penempatan komitmen eksplorasi bagi pemenang lelang sesuai ketentuan perundangan
Kewajiban berkelanjutan
13Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pen gembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi
- 02Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup
- 03Memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kom-petensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi
- 04Menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung kepada Menteri secara berkala atas: a. Rencana kerja dan rencana anggaran dan b. Realisasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran
- 05Memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 06Mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing
- 07Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- 08Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- 09Memahami dan menaati peraturan perundang undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku
- 10Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia
- 11Mendorong pengembangan pemanfaatan Langsung panas Bumi pada Wilayah Kerjanya
- 12Melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar
- 13Menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 3 candidate permits across 2 regulators; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Energy & Mineral Resources
2 permitsMinistry of Energy & Mineral Resources (ESDM). Applies to mining, oil & gas extraction, power generation, fuel distribution, and gas pipeline infrastructure. Most permits attach to a specific site or lifecycle phase (exploration, production, decommissioning) rather than the company as a whole.
Nuclear & Radiation Safety
1 permitBAPETEN (Nuclear Energy Regulatory Agency). Applies whenever ionizing radiation sources are involved — radiology, radiotherapy, industrial NDT, certain manufacturing inputs. BAPETEN licenses the operator, the facility, and each radiation source separately.
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 06202, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.