For foreign investors
Key facts for KBLI 03271
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 03271 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
§ 02
Panduan khusus Perikanan & akuakultur
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 03271 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- ·Penangkapan ikan di luar 12 mil laut membutuhkan izin SIPI/SIKPI.
- ·Kapal berbendera asing dibatasi dari perairan penangkapan Indonesia.
- ·Akuakultur (KBLI 0321/0322) lebih terbuka untuk PMA, terutama budidaya rumput laut dan udang.
§ 03
How we handle your KBLI 03271 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 03271 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 03271, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan ikan bersirip Pisces yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengemba-ngan, pengem-bang-biakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh ikan bersirip yang termasuk kelompok ini: Ikan Napoleon, Ikan Capungan Banggai, Ikan Hiu Lanjaman, Ikan Hiu Martil, Ikan Pari Mobula, Kuda Laut, Ikan Arwana, dll
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Processing time
17Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
4Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan
- 02Proposal/ dokumen
- 03Berita acara verifikasi lapangan
- 04Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kewajiban berkelanjutan
12Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- 02Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala
- 03Menyampaikan usulan rencana produksi
- 04Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan
- 05Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan
- 06Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan
- 07Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan
- 08Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan
- 09Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi
- 10Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor)
- 11Menerapkan ketentuan tentang Animal Welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup
- 12Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Seluruh |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 03271, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.