For foreign investors
Key facts for KBLI 03121
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Mikro/kecil saja
Terbuka — dirancang untuk usaha mikro dan kecil
KBLI 03121 dirancang seputar skala usaha Mikro dan Kecil: warung, petani kecil, praktisi perorangan. Sebagai perusahaan 100% milik Indonesia, Anda dapat beroperasi di bawah kode ini tanpa pembatasan; tidak adanya matriks skala Besar adalah disengaja (ini kegiatan operator kecil), bukan hambatan.
Cocok untuk usaha mikro dan kecil. KBLI 03121 hanya memiliki aturan perizinan pada skala Mikro dan Kecil — tepat untuk segmen yang memang dirancang untuk kode ini (warung, petani kecil, praktisi perorangan). Operasi yang lebih besar perlu pilih KBLI lain.
§ 02
Panduan khusus Perikanan & akuakultur
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 03121 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- ·Penangkapan ikan di luar 12 mil laut membutuhkan izin SIPI/SIKPI.
- ·Kapal berbendera asing dibatasi dari perairan penangkapan Indonesia.
- ·Akuakultur (KBLI 0321/0322) lebih terbuka untuk PMA, terutama budidaya rumput laut dan udang.
§ 03
Peraturan yang mengatur KBLI 03121
Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.
- House of Representatives of the Republic of Indonesia
- President of the Republic of Indonesia
- President of the Republic of Indonesia
§ 02
What this means for foreign investors
An honest read of the situation, plus the structures that work in practice. We've handled all of these — book a call to walk through your specific plan.
Pathways that work
Move to a different value-chain step
The cleanest path: operate a related but open KBLI. For example, foreign investors blocked from primary commodity production frequently succeed with the processing, distribution, branding, or export-trade codes upstream or downstream of the restricted activity.
Special Economic Zone (KEK) or Free Trade Zone (Batam)
Several restricted codes have higher or full PMA caps inside designated KEK zones (Sanur Health, Lido, Mandalika) or the Batam Free Trade Zone — manufacturing, logistics, and IT services especially. The IUK regime under BP Batam relaxes ownership rules selectively in exchange for export orientation. We assess whether your operation can benefit. See the for the requirements.
Indonesian-owned operating company + commercial agreement
A 100% Indonesian-owned operating entity can hold the restricted licence while you contract with it commercially. We structure these arrangements deliberately — without nominee shareholding, which is unenforceable and increasingly scrutinised.
PMA-viable codes in adjacent industries
These KBLIs solve a related business problem and are open to foreign ownership. None are a perfect substitute for the activity above — but they often unlock 80% of the commercial outcome. Talk to us about which fits your plan.
Restricted KBLIs need a tailored structure. Book a call and we'll map the right entity, partner, and licensing path for your specific business.
Talk to a corporate-services specialist§ 07
Reference data: how this KBLI is regulated
The data below is the official OSS regulatory profile for this code. It applies to qualifying Indonesian operators (or to your operating partner). Foreign investors won't file these directly, but it's useful context when structuring a partnership or commercial arrangement.
Foreign investors:the licensing matrix below is for context only — direct PMA registration isn't possible for this code. See pathways above for what actually works.
Ruang lingkup kegiatan
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan pisces/ikan bersirip air tawar menangkap jenis ikan betok, sepat, bilih, depik, genggehek, kancera, kendia, lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, sumpit, sepat rawa, berukung, jelawat, parang, teri, bentilak, lais, sepat siam, betutu, gurame, sidat, baung, keting, gabus, toman, lele, hampal, lalawak, nilem, semah, silih, belida, siluk/arwana, patin, lempuk, mujair, nila, ikan bersirip, beunteur, koan, di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Self-declared)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must self-declare compliance with applicable standards via OSS, which generates the Sertifikat Standar. Operating commercially with NIB alone is not legally compliant at this risk level.
Persyaratan permohonan
0Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
Tidak ada persyaratan khusus pada skala ini.
Kewajiban berkelanjutan
5Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan:
- 02Memiliki Buku Kapal Perikanan
- 03Melaporkan ikan hasil tangkapan Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan:
- 04Melaporkan ikan hasil tangkapan dan
- 05Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkutan |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Marine & Fisheries
1 permitMinistry of Marine Affairs & Fisheries (KKP). Applies to capture fishing, aquaculture, fish processing, fish-feed production, and live-fish trade. The Processing Feasibility Certificate (SKP) is the gating quality permit for fish processors.
Bicara dengan Emerhub
KBLI 03121 butuh struktur khusus. Mari kita rancang.
KBLI yang dibatasi butuh struktur yang dirancang seputar pembatasan tersebut — kemitraan, kode alternatif, KEK, atau pengaturan komersial. Kami sudah menangani semuanya. Satu percakapan akan memberi tahu Anda apa yang cocok untuk rencana Anda.