For foreign investors
Key facts for KBLI 03115
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 03115 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
§ 02
Panduan khusus Perikanan & akuakultur
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 03115 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- ·Penangkapan ikan di luar 12 mil laut membutuhkan izin SIPI/SIKPI.
- ·Kapal berbendera asing dibatasi dari perairan penangkapan Indonesia.
- ·Akuakultur (KBLI 0321/0322) lebih terbuka untuk PMA, terutama budidaya rumput laut dan udang.
§ 03
How we handle your KBLI 03115 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 03115 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 03115, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan induk/ benih ikan, induk/ benih udang, induk/ benih kerang, induk/ benih kepiting, dan induk/ benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Processing time
7Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
2Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: Rencana usaha, yang memuat: Rencana investasi Rencana pengadaan kapal perikanan dan Rencana operasional Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan
- 02Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Kewajiban berkelanjutan
4Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun
- 02Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan
- 03Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan
- 04Menyampaikan laporan kegiatan usaha
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | 1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | 1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Marine & Fisheries
1 permitMinistry of Marine Affairs & Fisheries (KKP). Applies to capture fishing, aquaculture, fish processing, fish-feed production, and live-fish trade. The Processing Feasibility Certificate (SKP) is the gating quality permit for fish processors.
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 03115, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.