Can foreign investors own 100% of a business under KBLI 03111?

100% foreign ownership permitted via PT PMA. KBLI 03111 is not on Indonesia's closed, conditional, SME-reserved or partnership-required schedules under Pres. Reg. 10/2021.

What is the minimum paid-up capital for a PT PMA under KBLI 03111?

Default minimum paid-up capital: IDR 2.5 billion (~USD 160K) under BKPM Reg. 5/2025 (effective Oct 2025) — applies unless a sector regulator sets a higher figure for this activity. The often-cited IDR 10 billion is the total investment commitment per KBLI realised over time via quarterly LKPM reports, not required upfront.

What licenses does KBLI 03111 require to operate commercially?

High-risk activity — requires NIB + full Operating License (Izin) to operate commercially. NIB alone enables only the preparation stage; an Operating License must be obtained before invoicing or production starts.

How long does it take to license a business under KBLI 03111?

Statutory licensing turnaround: 7 days once we submit the application — on top of the 2–3 weeks for PT PMA incorporation. We coordinate the full sequence end-to-end.

Which authority issues licenses for KBLI 03111?

Issuing authority for PMA: Menteri/Kepala Badan — specific to foreign-owned entities under this KBLI.

What are the ongoing reporting obligations for KBLI 03111?

Ongoing reporting: quarterly LKPM (Investment Activity Report) to BKPM plus 3 sector-specific obligations. We file these on your behalf as part of monthly compliance — you stay out of the OSS portal entirely.

KBLI 03111: Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut…

KBLI 03111: Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut… · Open to PMA

§ 01

Status investasi (lokal)

Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.

Status · Terbuka untuk modal lokal

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

KBLI 03111 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.

Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.

§ 02

Panduan khusus Perikanan & akuakultur

Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 03111 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.

Regulator utama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

·Penangkapan ikan di luar 12 mil laut membutuhkan izin SIPI/SIKPI.
·Kapal berbendera asing dibatasi dari perairan penangkapan Indonesia.
·Akuakultur (KBLI 0321/0322) lebih terbuka untuk PMA, terutama budidaya rumput laut dan udang.

§ 03

Peraturan yang mengatur KBLI 03111

Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.

House of Representatives of the Republic of Indonesia
House of Representatives of the Republic of Indonesia
President of the Republic of Indonesia

§ 04

How we handle your KBLI 03111 setup

Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.

1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business days
We confirm KBLI 03111 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you
- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
2
Incorporate your PT PMA
7–10 business days
We draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.

Get an exact quote and timeline for KBLI 03111, scoped to your specific business plan.

Request a quote

§ 07

Licensing requirements in detail

Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).

Ruang lingkup kegiatan

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan pisces/ikan bersirip antara lain: ikan cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, pelagis kecil lainnya, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, tembang, siro, beronang, biji nangka, tenggiri bulat, belanak, julung-julung, tuna lainnya, ikan tuna mata besar, albacora, marlin, meka, lencam, kapas-kapas, ikan karang, ikan demersal lainnya, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut

Yang dibutuhkan untuk beroperasi

NIB

Preparation only — additional permit needed below

Operating License (Izin)

Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.

Processing time

7Days

Statutory turnaround

Persyaratan permohonan

Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran

01Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: Rencana usaha, yang memuat: Rencana investasi Rencana pengadaan kapal perikanan dan Rencana operasional Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum
02Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Kewajiban berkelanjutan

Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional

01Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun
02Memiliki surat izin penangkapan ikan
03Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan
04Menyampaikan laporan kegiatan usaha

Otoritas penerbit

Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.

Otoritas	Berlaku saat
Menteri/Kepala Badan	1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah Penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas
Menteri/Kepala Badan	PMA
Gubernur	1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah Penangkapan ikan di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan

§ 05

Auxiliary permits (PB UMKU)

PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.

Marine & Fisheries

1 permit

Ministry of Marine Affairs & Fisheries (KKP). Applies to capture fishing, aquaculture, fish processing, fish-feed production, and live-fish trade. The Processing Feasibility Certificate (SKP) is the gating quality permit for fish processors.

Surat Izin Usaha Perikanan
4 requirements1 obligationMinistry of Marine Affairs and Fisheries

Bicara dengan Emerhub

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 03111, ditangani end-to-end.

Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.

Lihat layanan PT lokal

§ 08

Pertanyaan sering diajukan tentang KBLI 03111

Apa itu KBLI 03111?

KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut) adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5-digit untuk penangkapan pisces/ikan bersirip di laut. Termasuk dalam kategori Agriculture, Forestry, and Fisheries dalam taksonomi resmi KBLI 2020 yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Apakah investor asing dapat beroperasi di KBLI 03111?

Ya — KBLI 03111 sepenuhnya terbuka untuk investasi asing. PT PMA dapat beroperasi dengan kepemilikan asing hingga 100%, tunduk pada persyaratan modal BKPM Reg. 5/2025 (IDR 2,5 miliar modal disetor + IDR 10 miliar+ komitmen per KBLI). Untuk PT lokal (100% WNI), KBLI ini juga terbuka tanpa pembatasan tambahan.

Berapa tingkat risiko KBLI 03111?

Tingkat risiko KBLI 03111 per skala usaha: Mikro Medium-Low, Kecil High, Menengah High, Besar High. Perusahaan milik asing (PT PMA) wajib mendaftar di skala Besar.

Izin apa yang dibutuhkan KBLI 03111?

NIB + Izin Operasional — KBLI 03111 berisiko Tinggi pada skala Besar. Izin Operasional memerlukan persetujuan substantif dari regulator sektor sebelum bisnis dapat beroperasi; siapkan waktu peninjauan multi-bulan dengan dokumen teknis. Satu izin sektoral PB UMKU juga berlaku — lihat ringkasan persyaratan di bagian atas halaman.

Berapa modal minimum PT PMA untuk KBLI 03111?

Default BKPM Reg. 5/2025 berlaku: IDR 2,5 miliar modal disetor saat pendirian + IDR 10 miliar+ komitmen total investasi per KBLI yang terdaftar, direalisasikan secara bertahap dan dilaporkan triwulanan via LKPM. Untuk PT PMA vs PT lokal — comparison guide">PT lokal, modal disetor bebas ditentukan dalam akta — tidak ada minimum yang dipaksakan.

Berapa lama proses pendaftaran usaha di KBLI 03111?

Pendirian PT PMA umumnya 4-8 minggu: pengesahan AHU (1-2 minggu), penerbitan NIB via OSS (instan hingga 1 minggu), pembukaan rekening bank (2-4 minggu). Siklus perizinan untuk KBLI 03111 secara spesifik 7 hari pada skala usaha Besar.

Apakah KBLI 03111 eligible untuk insentif pajak Indonesia?

Tidak ada di daftar prioritas Tax Holiday atau Tax Allowance. Usaha KBLI 03111 membayar PPh Badan standar 22%; Super Tax Deduction (300% R&D / 200% pelatihan vokasi) masih dapat berlaku untuk pengeluaran yang memenuhi syarat.

Otoritas mana yang menerbitkan izin KBLI 03111?

Otoritas tergantung profil investor. Untuk PMA: Menteri/Kepala Badan. Untuk skala UMK domestik: umumnya Gubernur (untuk lingkup Provinsi) atau Bupati/Wali Kota (lingkup Kabupaten/Kota). Pemetaan spesifik ada di §1 halaman ini.

Izin tambahan apa yang dibutuhkan KBLI 03111 di luar NIB?

Selain NIB, KBLI 03111 memiliki 1 izin PB UMKU di 1 regulator sektor: Marine & Fisheries (1). Sebagian besar operasi hanya membutuhkan 2-4 izin — rangkaian yang relevan tergantung aktivitas spesifik yang Anda jalankan; Emerhub memetakan subset yang tepat sebelum proses pengajuan.

KBLI apa yang serupa dengan 03111?

KBLI dalam subgolongan yang sama 0311: 03112 (Fishing for Crustaceans at Sea); 03113 (Mollusca Capture at Sea); 03114 (Class Name: Capture/Collection of Marine Aquatic Plants); 03115 (Capture/Collection of Fish Broodstock/Seed in the Sea); 03116 (Echinodermata Capture at Sea). Ini kegiatan yang berkaitan erat — lihat bagian kode terkait di bawah untuk daftar lengkap.

Key facts for KBLI 03111

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Perikanan & akuakultur

Peraturan yang mengatur KBLI 03111

How we handle your KBLI 03111 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Related codes in Fishing at sea.

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 03111, ditangani end-to-end.

KBLI 03111 secara ringkas

Status investasi (lokal)

Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal

Panduan khusus Perikanan & akuakultur

Peraturan yang mengatur KBLI 03111

How we handle your KBLI 03111 setup

Confirm the optimal structure for your business

Incorporate your PT PMA

Licensing requirements in detail

Persyaratan permohonan

Kewajiban berkelanjutan

Otoritas penerbit

Auxiliary permits (PB UMKU)

Related codes in Fishing at sea.

Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 03111, ditangani end-to-end.

We obtain your NIB

Secure your full Operating License (Izin)

Hand-off to ongoing compliance

Undang-undang (UU) Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang (UU) Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang (UU) Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang (UU) Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan

Undang-undang (UU) Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali

Undang-undang (UU) Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang (UU) Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum Perum Perikanan Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

Apa itu KBLI 03111?

Siapa yang membutuhkan KBLI 03111?

Mengapa kode ini penting?

Dalam KBLI 2025 mendatang

Diorganisir ulang di KBLI 2025

Tingkat risiko per skala usaha

Micro