For foreign investors
Key facts for KBLI 02209
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 02209 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
§ 02
Panduan khusus Kehutanan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 02209 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- ·Pemanenan kayu membutuhkan konsesi IUPHHK — proses kompetitif dengan alokasi tahunan terbatas.
- ·Sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL/SVLK) bersifat wajib untuk pasar ekspor.
- ·Modal asing di sektor kehutanan primer umumnya dibatasi; pengolahan hilir (furnitur, kertas) lebih terbuka.
§ 03
Aktivitas yang termasuk dalam KBLI 02209
Sub-aktivitas yang tercatat di KBLI ini dalam database regulasi OSS. Klasifikasi mencakup setiap usaha yang beroperasi di satu atau lebih bidang ini.
Sub-aktivitas KBLI 02209
Dari definisi ruang lingkup resmi OSS untuk kelas KBLI ini. Setiap item adalah sub-aktivitas berbeda yang termasuk dalam kode ini.
§ 04
How we handle your KBLI 02209 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 02209 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 02209, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 07
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan · 23
Ruang lingkup kegiatan
Pemanfaatan kawasan di hutan lindung
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
40Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
3Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Persetujuan Komitmen PBPH
- 02Berita Acara Koordinat Geografis
- 03Bukti pelunasan iuran PBPH
Kewajiban berkelanjutan
13Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Menyusun Dokumen Perencanaan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan
- 02Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan
- 03Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan
- 04Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya
- 05Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya
- 06Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya
- 07Melakukan pemulihan lingkungan
- 08Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya
- 09Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
- 10Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- 11Melakukan penatausahaan hasil hutan kecuali kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan
- 12Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan kecuali pada kegiatan usaha jasa lingkungan
- 13Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri LHK
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Seluruh |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 02209, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.