For foreign investors
Key facts for KBLI 02121
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 02121 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
§ 02
Panduan khusus Kehutanan
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 02121 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- ·Pemanenan kayu membutuhkan konsesi IUPHHK — proses kompetitif dengan alokasi tahunan terbatas.
- ·Sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL/SVLK) bersifat wajib untuk pasar ekspor.
- ·Modal asing di sektor kehutanan primer umumnya dibatasi; pengolahan hilir (furnitur, kertas) lebih terbuka.
§ 03
How we handle your KBLI 02121 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 02121 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 02121, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Ruang lingkup kegiatan
Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di hutan produksi
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Operating License (Izin)
Important: NIB is issued for the preparation stage. Commercial operation requires a full Operating License (Izin) issued by the competent ministry after a substantive review of the operator's capability, facility, and compliance. Operating with NIB alone exposes the entity to penalties, blacklisting, and contract invalidation.
Processing time
10Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
3Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Persetujuan Komitmen PBPH
- 02Berita Acara Koordinat Geografis
- 03Bukti pelunasan iuran PBPH
Kewajiban berkelanjutan
19Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan
- 02Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan
- 03Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan
- 04Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan
- 05Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya
- 06Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya
- 07Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya
- 08Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya
- 09Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan
- 10Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan
- 11Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya
- 12Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
- 13Membayar PNBP sesuai peraturan perundang undangan
- 14Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat
- 15Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ Reduce Impact Logging (RIL)
- 16Melakukan penatausahaan hasil hutan
- 17Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan
- 18Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri LHK
- 19Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Menteri/Kepala Badan | Seluruh |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 02121, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.