For foreign investors
Key facts for KBLI 01496
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · Terbuka untuk modal lokal
Sepenuhnya terbuka untuk investasi lokal
KBLI 01496 tidak memiliki batasan investasi untuk perusahaan milik Indonesia. PT lokal dengan pemegang saham WNI 100% dapat beroperasi di kegiatan ini secara langsung. Persyaratan perizinan di bawah berlaku seragam tanpa memandang nasionalitas modal.
Tersedia untuk perusahaan 100% milik Indonesia (PT lokal). Tidak ada batasan kepemilikan asing yang berlaku, tidak ada kewajiban pelaporan LKPM, dan aturan modal disetor IDR 2,5 miliar untuk PMA tidak berlaku — modal disetor ditentukan oleh para pendiri di akta. Aturan khusus sektor di atas tetap berlaku jika relevan.
Momentum investasi
Sektor Pertanian (termasuk pengolahan perkebunan) — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 35.9t≈ USD 2.2b
+12.3% YoY
Negara investor teratas
Singapore22%
Malaysia19%
Japan11%
Hilirisasi perkebunan (sawit hilir, kakao, pengolahan kopi) sekarang industri perintis Tax Holiday. Agribisnis berbasis Singapura terus memimpin FDI masuk, dengan pekebun Malaysia memperluas jejak pengolahan.
§ 02
Panduan khusus Pertanian
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 01496 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Pertanian (Kementan)
- ·Operasi di atas lahan >25 Ha biasanya membutuhkan HGU (Hak Guna Usaha) — pastikan diperoleh sebelum beroperasi.
- ·Kepatuhan Good Agricultural Practices (GAP) bersifat wajib dan diaudit.
- ·Banyak kegiatan pertanian di bawah 25 Ha dicadangkan untuk koperasi dan UMKM Indonesia; investor asing sebaiknya memilih operasi skala lebih besar atau kode tahap pengolahan.
- ·Laporan LKPM berkala disampaikan triwulanan melalui OSS.
§ 03
How we handle your KBLI 01496 setup
Emerhub is a corporate-services provider in Indonesia. We do the legal and regulatory legwork for foreign investors so you can focus on the business itself. Here's what the engagement looks like.
- 1
Confirm the optimal structure for your business
2–3 business daysWe confirm KBLI 01496 is the right primary code for your business, advise on secondary codes you may also need, and finalize the holding structure with you before any filing.
What we need from you- Founders' passport copies and proof of residence
- Intended share split and board composition
- 2
Incorporate your PT PMA
7–10 business daysWe draft the Articles of Association before a notary, register the entity with the Ministry of Law & Human Rights (Kemenkumham), and obtain the company's tax ID (NPWP). Under BKPM Reg. 5/2025, paid-up capital is IDR 2.5 billion (~USD 160K) — the cash actually deposited at incorporation. The IDR 10 billion+ figure many sources still cite is the total investment commitment per KBLI, realised over time via your LKPM reports.
Get an exact quote and timeline for KBLI 01496, scoped to your specific business plan.
Request a quote§ 06
Licensing requirements in detail
Specific permits, application requirements and ongoing obligations vary by business scale and the sub-activity within this KBLI. We file these on your behalf — this section is for transparency on what we'll be handling. Switch between scales below; by default we show Large (the PMA scale).
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
7Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
2Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pembibitan atau budidaya ternak yang baik
- 02Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan
Kewajiban berkelanjutan
3Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Menerapkan Cara Pembibitan/ budidaya Ternak yang Baik
- 02Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
- 03Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota |
| Menteri/Kepala Badan | Lahan usaha berada di wilayah lintas provinsi |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 2 candidate permits across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Veterinary & Animal Medicine
2 permitsMinistry of Agriculture. Applies if you produce, import, distribute, or sell animal medicines, vaccines, or feed; if you breed livestock; or if you operate a veterinary practice. A "veterinary control number" (NKV) is the entry-point permit for animal-product processors.
Bicara dengan Emerhub
Pendirian PT lokal Anda untuk KBLI 01496, ditangani end-to-end.
Layanan pendirian PT lokal kami menangani akta notaris, NIB OSS, NPWP, dan layanan kepatuhan bulanan. Untuk UMK dengan pemegang saham 100% WNI.