For foreign investors
Key facts for KBLI 01121
The essentials a foreign investor needs to know before reading the rest of this page.
§ 01
Status investasi (lokal)
Regulasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) Indonesia menempatkan kode ini dalam salah satu dari lima kategori. Untuk perusahaan dengan pemegang saham WNI, batasan investasi asing dan ketentuan khusus PMA tidak berlaku — aturan di bawah mencakup yang relevan untuk operator lokal.
Status · UMK / koperasi
Dicadangkan untuk koperasi dan UMKM
KBLI 01121 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM Indonesia. Jika PT Anda memenuhi syarat sebagai UMKM menurut PP 7/2021 (ambang pendapatan, aset, dan jumlah karyawan), Anda dapat beroperasi; jika tidak, kode ini tidak tersedia. Sub-kegiatan yang tercantum di bawah merinci alokasi.
Aturan sub-kegiatan
Dicadangkan untuk UMK / koperasi
2- Pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 Ha : Padi inbridaPertanian Tanaman Pangan dengan Luas Kurang dari 25 HaSektor: Agriculture
- Pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 Ha : Padi inbridaDialokasikan untuk Koperasi dan UMKM
Momentum investasi
Sektor Pertanian (termasuk pengolahan perkebunan) — Q3 2025
Konteks investasi asing yang dilaporkan BKPM untuk sektor luas tempat KBLI ini berada. Data diagregasi pada tingkat sektor utama — BKPM tidak mempublikasikan rincian per-KBLI 5-digit secara publik.
PMA realisasi
IDR 35.9t≈ USD 2.2b
+12.3% YoY
Negara investor teratas
Singapore22%
Malaysia19%
Japan11%
Hilirisasi perkebunan (sawit hilir, kakao, pengolahan kopi) sekarang industri perintis Tax Holiday. Agribisnis berbasis Singapura terus memimpin FDI masuk, dengan pekebun Malaysia memperluas jejak pengolahan.
§ 02
Panduan khusus Pertanian
Konteks sektor yang berlaku untuk KBLI 01121 di luar proses OSS umum. Konfirmasi dengan kementerian terkait sebelum komitmen modal.
Regulator utama
Kementerian Pertanian (Kementan)
- ·Operasi di atas lahan >25 Ha biasanya membutuhkan HGU (Hak Guna Usaha) — pastikan diperoleh sebelum beroperasi.
- ·Kepatuhan Good Agricultural Practices (GAP) bersifat wajib dan diaudit.
- ·Banyak kegiatan pertanian di bawah 25 Ha dicadangkan untuk koperasi dan UMKM Indonesia; investor asing sebaiknya memilih operasi skala lebih besar atau kode tahap pengolahan.
- ·Laporan LKPM berkala disampaikan triwulanan melalui OSS.
§ 03
Peraturan yang mengatur KBLI 01121
Status terkini, fokus regulasi, dan kaitannya dengan izin sektoral PB UMKU di bawah. Klik peraturan untuk membuka ringkasan plain-English.
- Indonesia, Kementerian Keuangan
- Indonesia, Kementerian Keuangan
- Indonesia, Kementerian Perdagangan
Izin sektoral lengkap tertaut di bawah.
§ 04
Aktivitas yang termasuk dalam KBLI 01121
Sub-aktivitas yang tercatat di KBLI ini dalam database regulasi OSS. Klasifikasi mencakup setiap usaha yang beroperasi di satu atau lebih bidang ini.
Sub-aktivitas KBLI 01121
Dari definisi ruang lingkup resmi OSS untuk kelas KBLI ini. Setiap item adalah sub-aktivitas berbeda yang termasuk dalam kode ini.
- 01Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen (GKP)
§ 02
What this means for foreign investors
An honest read of the situation, plus the structures that work in practice. We've handled all of these — book a call to walk through your specific plan.
This activity is allocated to Indonesian SMEs and cooperatives.
PT PMA is not permitted for this KBLI. The activity is reserved for cooperatives and Indonesian micro/small/medium enterprises (UMKM). The pathway for foreign investors is to operate a different value-chain step (e.g. processing or distribution rather than the reserved primary activity), or to support local SMEs as an off-taker / brand owner / financier.
Pathways that work
Move to a different value-chain step
The cleanest path: operate a related but open KBLI. For example, foreign investors blocked from primary commodity production frequently succeed with the processing, distribution, branding, or export-trade codes upstream or downstream of the restricted activity.
Special Economic Zone (KEK) or Free Trade Zone (Batam)
Several restricted codes have higher or full PMA caps inside designated KEK zones (Sanur Health, Lido, Mandalika) or the Batam Free Trade Zone — manufacturing, logistics, and IT services especially. The IUK regime under BP Batam relaxes ownership rules selectively in exchange for export orientation. We assess whether your operation can benefit. See the for the requirements.
SME partnership / off-take model
You can't hold the SME licence yourself, but you can build a contractual ecosystem with cooperatives or UMKM partners — supplying them with capital, IP, brand, distribution, or technology. We structure these arrangements so they stay defensible and commercially aligned.
PMA-viable codes in adjacent industries
These KBLIs solve a related business problem and are open to foreign ownership. None are a perfect substitute for the activity above — but they often unlock 80% of the commercial outcome. Talk to us about which fits your plan.
Restricted KBLIs need a tailored structure. Book a call and we'll map the right entity, partner, and licensing path for your specific business.
Talk to a corporate-services specialist§ 08
Reference data: how this KBLI is regulated
The data below is the official OSS regulatory profile for this code. It applies to qualifying Indonesian operators (or to your operating partner). Foreign investors won't file these directly, but it's useful context when structuring a partnership or commercial arrangement.
Foreign investors:the licensing matrix below is for context only — direct PMA registration isn't possible for this code. See pathways above for what actually works.
Ruang lingkup kegiatan · 2
Ruang lingkup kegiatan
Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen (GKP)
Yang dibutuhkan untuk beroperasi
NIB
Preparation only — additional permit needed below
Standard Certificate (Verified)
Important: NIB is issued for the preparation stage. To begin commercial operations, the operator must obtain a Sertifikat Standar that has been verified by the competent ministry. The verification step typically requires a site or document inspection. Operating with NIB alone is not legally compliant.
Processing time
7Days
Statutory turnaround
Persyaratan permohonan
2Dokumen dan kapabilitas yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran
- 01Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang undangan
- 02Dokumen rencana kerja usaha budidaya
Kewajiban berkelanjutan
4Kewajiban kepatuhan dan pelaporan selama operasional
- 01Menerapkan cara budidaya tanaman pangan yang baik (good agriculture practices).
- 02Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.
- 03Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri.
- 04Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.
Otoritas penerbit
Otoritas yang menerbitkan izin tergantung pada situasi Anda.
| Otoritas | Berlaku saat |
|---|---|
| Bupati/Walikota | Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota |
| Menteri/Kepala Badan | Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi |
| Menteri/Kepala Badan | PMA |
| Gubernur | Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota |
§ 05
Auxiliary permits (PB UMKU)
PB UMKU permits sit on top of the main NIB and Sertifikat Standar — each is issued by a different ministry, and only when a specific operational activity is performed. This KBLI carries 1 candidate permit across 1 regulator; most operations only need a handful. Emerhub maps your operation to the exact set, files them, and tracks renewals.
Veterinary & Animal Medicine
1 permitMinistry of Agriculture. Applies if you produce, import, distribute, or sell animal medicines, vaccines, or feed; if you breed livestock; or if you operate a veterinary practice. A "veterinary control number" (NKV) is the entry-point permit for animal-product processors.
Bicara dengan Emerhub
KBLI 01121 butuh struktur khusus. Mari kita rancang.
KBLI yang dibatasi butuh struktur yang dirancang seputar pembatasan tersebut — kemitraan, kode alternatif, KEK, atau pengaturan komersial. Kami sudah menangani semuanya. Satu percakapan akan memberi tahu Anda apa yang cocok untuk rencana Anda.